Posts Tagged ‘Izin Usaha’
Proses Lama? Solusi Lolos Sertifikat Standar Menengah Tinggi
“NIB saja belum cukup! Pahami alur verifikasi Sertifikat Standar menengah tinggi berdasarkan PP 28/2025 agar operasional korporasi Anda tidak berstatus ilegal.” Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) bukan berarti seluruh kewajiban perizinan telah selesai. Sejak berlakunya Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 (PP 28/2025), kegiatan usaha berisiko…
Read MoreKenali Beda Sertifikat Standar OSS Usaha Risiko Menengah
“Pahami beda Sertifikat Standar OSS untuk kategori Menengah Rendah dan Menengah Tinggi berdasarkan PP 28/2025 agar bisnis terhindar dari sanksi.” Banyak pelaku usaha mengira bahwa setelah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB), seluruh kewajiban perizinan sudah tuntas. Padahal, sejak sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) melalui OSS Risk Based Approach (OSS-RBA) diberlakukan, NIB hanyalah pintu masuk.…
Read MoreNIB Tidak Cukup! Sertifikat Standar Usaha Pariwisata
“NIB saja tidak cukup! Pahami kewajiban Sertifikat Standar Usaha Pariwisata di Permenpar 6/2025 agar operasional bisnis Anda terhindar dari pencabutan izin.” Banyak manajemen entitas bisnis pariwisata baru menyadari adanya celah kepatuhan ketika proses perizinan lanjutan mereka tertahan di sistem Online Single Submission (OSS) atau ketika menerima surat peringatan dari instansi pengawas. Akar masalahnya sering kali…
Read MoreRisiko Fatal Abaikan Izin KKPR Pembukaan Cabang Baru
“Jangan sampai uang sewa lahan hangus akibat izin ditolak OSS! Pahami aturan Izin KKPR Pembukaan Cabang berdasarkan PP 28/2025 sebelum mengeksekusi proyek Anda.” Pengembangan usaha dan pembukaan cabang sering kali tersendat karena persoalan tanah dan tata ruang. Banyak perusahaan sebenarnya sudah menyiapkan modal, menentukan lokasi, menyusun rencana bangunan, hingga menetapkan target operasional. Namun, semua itu…
Read MoreApa Itu PKKPR? Pahami Sebelum Izin Usaha Anda Ditolak
“Pelajari apa itu PKKPR, perbedaannya dengan KKKPR, serta kriteria perusahaan yang wajib memilikinya untuk memastikan kepatuhan tata ruang dalam sistem OSS.” Dalam proses perizinan berusaha di Indonesia, kesesuaian tata ruang menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha. Melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko, setiap kegiatan usaha pada prinsipnya harus selaras dengan…
Read MoreSanksi OJK Bank Neo: Risiko Izin Mitra Pemasaran Pedagang Efek
“OJK cabut izin MPPE Bank Neo Commerce akibat pelanggaran POJK 21/2021. Pelajari aturan ketat & kewajiban izin Mitra Pemasaran Pedagang Efek untuk mitigasi risiko Anda.” Pada 26 Maret 2026, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengumumkan penjatuhan sanksi kepada PT Bank Neo Commerce Tbk, sebuah bank digital yang juga menjalankan aktivitas pemasaran produk pasar modal. Sanksi…
Read MoreNIB Sulit Terbit Karena RDTR Belum Tersedia, Apa Solusinya?
“Proses penerbitan NIB Anda terhambat karena lokasi usaha belum memiliki RDTR? Ketahui strategi mitigasi dan prosedur PKKPR” Dalam menjalankan kegiatan usaha, kepastian perizinan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Kendala administratif, khususnya yang berkaitan dengan kesesuaian tata ruang seperti RDTR dan KKPR, masih sering menjadi faktor yang memperlambat penerbitan NIB. Karena itu, pemahaman yang tepat…
Read MoreH&M Tutup Gerai: Implikasi Hukum dan Penyesuaian KBLI 2025
“Fenomena H&M tutup gerai picu urgensi transisi digital. Pahami penyesuaian KBLI 2025 dan kepatuhan PMSE agar perizinan OSS Anda tetap valid.” Langkah strategis raksasa ritel Swedia, H&M tutup gerai sebanyak 160 toko secara global pada tahun 2026, menandai pergeseran masif ke arah efisiensi digital. Dikutip dari Kompas (9/4/2026), kebijakan ini diambil untuk mengoptimalkan profitabilitas dan…
Read MoreMasa Berlaku KKPR Habis? Ini Cara Perpanjangan Non-Elektronik
“Masa berlaku yang langsung berjalan sejak penerbitan, tanpa verifikasi kesiapan di lapangan, sering kali tidak sejalan dengan progres proyek.” KKPR atau Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan salah satu persyaratan dasar dalam perizinan berusaha berbasis risiko, yang memastikan bahwa rencana kegiatan usaha telah sesuai dengan tata ruang yang berlaku. Keberadaan KKPR menjadi penting sebab menjadi…
Read MoreApakah Perusahaan Anda Wajib Lapor SIINas? Cek Di Sini
“Merujuk pada UU 3/2014, kewajiban lapor SIINas pada dasarnya melekat pada setiap pelaku usaha industri.” Memasuki periode pelaporan Triwulan I (Q1), kewajiban pelaku usaha tidak hanya terbatas pada penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Bagi sebagian pelaku usaha, khususnya yang bergerak di sektor industri, pelaporan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) juga menjadi hal yang…
Read More