Posts Tagged ‘Izin Usaha’
PKKPR Ditolak? 7 Strategi Amankan Legalitas & Akselerasi Bisnis
“Pengajuan PKKPR ditolak bisa menunda jadwal ekspansi bisnis Anda. Ketahui 7 penyebab utama dan solusi strategisnya berdasarkan PP 28/2025 di sini” Dalam proses perizinan berusaha, aspek kesesuaian pemanfaatan ruang merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan. Tidak sedikit pelaku usaha yang telah menyiapkan rencana kegiatan secara komprehensif, namun menghadapi kendala pada tahap awal akibat penolakan…
Read MoreNasib Izin Usaha Lama Pasca Terbitnya Peraturan KBLI 2025
“Apakah izin OSS perusahaan Anda hangus? Temukan jawaban pasti dan pedoman migrasi data berdasarkan peraturan KBLI 2025 agar bisnis tetap aman” Penerbitan Surat Edaran Bersama (SEB) lintas kementerian akhirnya memberikan kepastian teknis terkait berlakunya peraturan KBLI 2025. Bagi jajaran manajemen dan direksi, masa transisi ini memunculkan satu pertanyaan krusial di ruang rapat: Apakah perusahaan harus…
Read MoreStrategi Transisi KBLI 2025 Bagi Perusahaan E-Commerce
“Waspada jebakan perubahan tingkat risiko di OSS RBA! Cek panduan KBLI 2025 agar status legalitas perusahaan e-commerce Anda tidak mendadak ilegal” Pada Jumat (27/03/2026), pemerintah resmi menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) terkait implementasi penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS. SEB ini ditandatangani oleh Menteri Investasi…
Read MoreKBLI 2025 Sektor Transportasi dan Logistik: Wajib Ubah Izin?
“Panduan esensial bagi direksi menghadapi SEB KBLI 2025 sektor transportasi dan logistik. Pahami jebakan migrasi izin JPT ke Multimoda dan mitigasi risikonya.” Belum lama ini pemerintah resmi menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) terkait implementasi penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS. SEB ini menjadi pedoman bagi…
Read MoreKBLI 2025 Terbaru: Ternyata Perusahaan Tak Wajib Ubah Akta
“Redakan kebingungan manajemen. Pelajari pedoman KBLI 2025 terbaru dan ketahui syarat agar izin perusahaan Anda bisa bermigrasi secara otomatis” Penerbitan Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) memicu gelombang keresahan di ruang rapat para eksekutif dan direktur perusahaan. Pembaruan ini merombak banyak klasifikasi bisnis, memunculkan pertanyaan kritis: Apakah legalitas…
Read MoreTragedi Sunk Cost di Balik Izin Usaha Lapangan Padel
“Pasal 61 UU 26/2007 menegaskan bahwa setiap orang wajib menaati rencana tata ruang, memanfaatkan ruang sesuai peruntukannya, serta mematuhi ketentuan dalam persyaratan KKPR.” Seiring meningkatnya tren olahraga padel, olahraga raket yang memadukan unsur tenis dan squash serta dikenal mudah dimainkan, semakin banyak pelaku usaha yang mencoba peruntungan dengan membangun lapangan khusus. Popularitas yang terus meningkat,…
Read MoreDividen Interim: Jebakan Tanggung Renteng Direksi
“Pembagian dividen interim memungkinkan distribusi laba tanpa menunggu RUPS Tahunan.” Dalam dinamika ekspansi bisnis, manajemen arus kas dan apresiasi terhadap pemegang saham harus berjalan taktis. Salah satu instrumen keuangan yang sering dimanfaatkan perseroan adalah pembagian laba sebelum tahun buku berakhir, atau yang dikenal sebagai dividen interim. Berbeda dengan dividen final yang mutlak membutuhkan pengesahan melalui…
Read MoreAwas Deadlock! Solusi Kuorum RUPS Tidak Tercapai
“Pemegang saham yang sulit dipanggil bukan alasan operasional terhenti. Pahami eskalasi hukumnya untuk menghindari cacat legalitas.” Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan adalah forum krusial bagi jajaran Direksi untuk mengesahkan langkah ekspansi, perombakan manajemen, dan laporan keuangan. Namun, kelancaran agenda strategis ini sering kali tersandera oleh satu masalah: pemegang saham sulit dihubungi atau sengaja absen.…
Read MoreWajib Tau! Perubahan KBLI yang Mengatur Layanan Telemedicine
“Salah satu perubahan KBLI Telemedicine adalah penghapusan KBLI 63122 – Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial, yang sebelumnya digunakan sebagai kode payung bagi berbagai platform digital lintas sektor.” Seiring dengan pesatnya perkembangan layanan kesehatan digital, telemedicine kini menjadi salah satu bentuk pelayanan medis yang semakin banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Pemanfaatan teknologi komunikasi memungkinkan…
Read MoreKerangka Baru Perancangan Proyek Investasi dalam Permeninveshil 5 Tahun 2025
“Kerangka baru perancangan proyek investasi berkaitan dengan struktur modal perusahaan, disiplin pergerakan modal, klasifikasi skala usaha berdasarkan modal dan hasil penjualan tahunan, dan masih banyak lagi” Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 28/2025) sebagai pengganti PP 5/2021 membawa sejumlah perubahan dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang…
Read More
