Posts Tagged ‘kbli oss’
Mau Buka Apotek Online? Cek Syarat Izin Apotek Online
“Penetrasi pasar digital kefarmasian diperketat! Pahami syarat izin apotek online berdasarkan Permenkes 11/2025 dan aturan BPOM agar aplikasi Anda tidak diblokir.” Layanan kesehatan digital (healthtech) dan telefarmasi kini menjadi strategi esensial bagi jaringan fasilitas kesehatan untuk menjangkau pangsa pasar yang lebih luas. Namun, mendistribusikan sediaan farmasi ke kanal digital—baik melalui marketplace maupun aplikasi mandiri—bukanlah sekadar…
Read MoreAwas Ditolak! Cek Syarat Izin PSEF Jakarta
“Peluncuran platform e-pharmacy Anda tertunda akibat PB UMKU ditolak? Pahami syarat izin PSEF Jakarta berdasarkan Permenkes 11/2025 agar lolos verifikasi OSS.” Bagi pelaku usaha digital health dan e-commerce farmasi yang berkantor di Jakarta, memahami syarat daftar PSEF adalah langkah wajib sebelum meluncurkan platform. Pemerintah melalui melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar…
Read MoreAwas Disegel! Syarat Tanda Daftar Gudang 2026
“Rantai pasok bisnis Anda terancam mandek tanpa izin legal! Pahami syarat Tanda Daftar Gudang (TDG) terbaru berdasarkan aturan PP 3/2026.” Pelaku usaha yang menggunakan gudang untuk menyimpan barang yang diperdagangkan perlu memastikan bahwa gudangnya telah memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG). Saat ini, pengajuan TDG dilakukan secara elektronik melalui sistem Online Single Submission (OSS) sebagai Perizinan…
Read MoreNIB Tidak Cukup! Sertifikat Standar Usaha Pariwisata
“NIB saja tidak cukup! Pahami kewajiban Sertifikat Standar Usaha Pariwisata di Permenpar 6/2025 agar operasional bisnis Anda terhindar dari pencabutan izin.” Banyak manajemen entitas bisnis pariwisata baru menyadari adanya celah kepatuhan ketika proses perizinan lanjutan mereka tertahan di sistem Online Single Submission (OSS) atau ketika menerima surat peringatan dari instansi pengawas. Akar masalahnya sering kali…
Read MoreAturan Baru: Syarat Seller Asing E-Commerce di Indonesia
“Penetrasi pasar cross-border makin ketat! Pahami syarat seller asing e-commerce di Permendag 19/2026 agar pendaftaran toko Anda tidak ditolak oleh platform.” Pemerintah Indonesia secara resmi memperketat arus masuk barang impor lintas negara (cross-border) melalui platform perdagangan digital. Jika sebelumnya entitas luar negeri dapat dengan mudah mendaftarkan akun di marketplace lokal, lanskap regulasi tersebut kini telah…
Read MoreDampak KBLI 2025 pada KBLI 70209 Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
“KBLI 70209 untuk konsultan manajemen mengalami perubahan di KBLI 2025. Apakah perusahaan wajib segera update NIB di OSS? Cek aturan dan risiko legalitasnya!” Pemberlakuan KBLI 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 membawa sejumlah penyesuaian terhadap klasifikasi kegiatan usaha, termasuk KBLI 70209 “Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya”. Dalam pembaruan ini, KBLI 70209 tidak…
Read MoreKBLI Hotel 2025 Dipecah: Bagaimana Nasib Izin Usaha Hotel?
“Pahami dampak perubahan KBLI Hotel 2025 bagi sektor perhotelan. Kode KBLI 55110 resmi dipecah menjadi KBLI 55101-55105” Update KBLI 2020 menjadi KBLI 2025 melalui Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Peraturan BPS 7/2025) membawa sejumlah perubahan yang cukup signifikan. Dalam pembaruannya, beberapa kode KBLI mengalami recoding, pemecahan,…
Read MoreNasib Izin Usaha Lama Pasca Terbitnya Peraturan KBLI 2025
“Apakah izin OSS perusahaan Anda hangus? Temukan jawaban pasti dan pedoman migrasi data berdasarkan peraturan KBLI 2025 agar bisnis tetap aman” Penerbitan Surat Edaran Bersama (SEB) lintas kementerian akhirnya memberikan kepastian teknis terkait berlakunya peraturan KBLI 2025. Bagi jajaran manajemen dan direksi, masa transisi ini memunculkan satu pertanyaan krusial di ruang rapat: Apakah perusahaan harus…
Read MorePembaruan Klasifikasi Usaha KBLI 2025, Apa yang Perlu Dicermati Pelaku Usaha?
Pembaruan Klasifikasi Usaha KBLI 2025, Apa yang Perlu Dicermati Pelaku Usaha? “Pembaruan klasifikasi usaha KBLI 2025 memungkinkan pelaku usaha memilih KBLI yang paling sesuai dengan kegiatan aktualnya, sehingga penetapan tingkat risiko dan persyaratan perizinan menjadi lebih presisi.” Kamis (18/12/25) lalu Badan Pusat Statistik (BPS) secara resmi mengesahkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025…
Read More