Posts Tagged ‘perizinan usaha’
OSS dan Transformasi Compliance: Dari Sekadar Urus Izin ke Strategi Pertumbuhan Bisnis
“Salah satu strategi pertumbuhan bisnis adalah compliance yaitu OSS yang mensyaratkan konsistensi antara proyeksi investasi, sumber permodalan, rencana tenaga kerja, dan realisasi usaha yang dilaporkan melalui LKPM.” Di tengah transformasi sistem perizinan melalui OSS, kepatuhan tidak lagi dapat dipandang sebagai fungsi administratif yang berdiri sendiri. Perubahan struktur regulasi, pendekatan berbasis risiko, serta pengawasan yang terintegrasi…
Read MoreKBLI 43400 Jasa Intermediasi Konstruksi Khusus: KBLI Baru Hasil Pemecahan dari KBLI 63122
“Pelaku usaha yang sebelumnya menggunakan KBLI 63122 dan menjalankan kegiatan intermediasi di sektor konstruksi perlu melakukan penyesuaian klasifikasi usahanya, yaitu KBLI 43400 Jasa Intermediasi Konstruksi Khusus” Perkembangan teknologi digital menghadirkan berbagai aplikasi dan platform yang memudahkan masyarakat dalam mencari beragam layanan secara cepat dan praktis melalui internet, termasuk jasa intermediasi konstruksi, yaitu layanan yang mempertemukan…
Read MorePanduan Perizinan Usaha untuk Memulai Bisnis Kuliner di Indonesia
“Persyaratan dasar wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum atau bersamaan dengan penerbitan perizinan bisnis kuliner.” Bisnis kuliner merupakan salah satu sektor usaha yang tidak pernah kehilangan relevansinya, karena kebutuhan manusia akan makanan dan minuman bersifat mendasar dan berlangsung sepanjang waktu. Seiring dengan perubahan gaya hidup, perkembangan teknologi, serta meningkatnya minat masyarakat terhadap ragam konsep kuliner,…
Read MoreBisnis Lancar Tanpa Hambatan Dimulai dari Pemahaman OSS RBA
“Pemahaman OSS RBA sangat penting bagi kelancaran bisnis, yang saat ini diatur dalam PP 28/2025, yang menempatkan OSS sebagai satu-satunya pintu perizinan usaha di Indonesia.” Banyak pelaku usaha masih menganggap OSS RBA sebagai urusan administratif yang cukup diserahkan kepada tim legal atau konsultan. Padahal, pemahaman terhadap OSS Risk-Based Approach (OSS RBA) justru berkaitan langsung dengan…
Read MoreIzin “Otomatis” di OSS-RBA? Memahami Konsep Fiktif Positif dalam OSS
“Kondisi ini menunjukkan bahwa status fiktif positif dalam OSS tidak serta-merta menutup ruang koreksi, melainkan hanya memastikan bahwa permohonan tidak tertahan secara administratif.” Sejak diterbitkannya peraturan perizinan berusaha terbaru dalam kerangka OSS-RBA, pelaku usaha diperkenalkan dengan konsep “fiktif positif”, yaitu mekanisme di mana izin dapat terbit secara otomatis apabila tidak ada keputusan dari instansi berwenang…
Read MoreRDTR Daerah Usaha Belum Tersedia? Ini Dampaknya terhadap Penerbitan PKKPR
RDTR Daerah Usaha Belum Tersedia? Ini Dampaknya terhadap Penerbitan PKKPR “Bagaimana jika RDTR daerah usaha belum tersedia? Terdapat kondisi tertentu yang memungkinkan PKKPR diterbitkan tanpa melalui penilaian dokumen secara penuh.” Pemilihan lokasi usaha merupakan langkah awal yang penting bagi pelaku usaha karena berkaitan langsung dengan kelancaran kegiatan usaha dan pemenuhan aspek perizinan. Lokasi yang tidak…
Read MoreHal-Hal yang Perlu Dipersiapkan untuk Memulai Usaha sebagai Distributor
Hal-Hal yang Perlu Dipersiapkan untuk Memulai Usaha sebagai Distributor “Ketiga aspek memulai usaha distributor mencakup adanya perjanjian distribusi dengan prinsipal sebagai dasar penunjukan, kesesuaian kegiatan usaha dengan KBLI dan legalitas perusahaan, serta pemenuhan kewajiban operasional dan administratif selama menjalankan distribusi.” Dalam rantai perdagangan, mulai dari tahap produksi hingga produk tiba di tangan konsumen, terdapat berbagai…
Read MoreApa Saja Perizinan yang Diperlukan untuk Buka Cabang Usaha?
Apa Saja Perizinan yang Diperlukan untuk Buka Cabang Usaha? “Perizinan yang diperlukan untuk buka cabang usaha dalam PP 28/2025, yaitu mewajibkan setiap Pelaku Usaha mengklasifikasikan kegiatan usahanya ke dalam tiga kategori: kegiatan usaha utama, kegiatan usaha pendukung, dan kantor cabang administrasi.” Bisnis yang telah mencapai pertumbuhan stabil, permintaan yang terus naik, serta kepercayaan pelanggan yang…
Read MoreOSS Wajibkan Pelaku Usaha Mengisi Rencana Sumber Pembiayaan dan Proyeksi Hasil Penjualan, Apa Itu?
OSS Wajibkan Pelaku Usaha Mengisi Rencana Sumber Pembiayaan dan Proyeksi Hasil Penjualan, Apa Itu? “Namun, penting dicatat bahwa kriteria untuk mengisi rencana sumber pembiayaan dan proyeksi hasil penjualan tidak berlaku untuk beberapa sektor usaha tertentu yang dijalankan oleh PMDN.” Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 28/2025),…
Read MoreParadigma Baru Pengawasan Perizinan Dalam PP 28 2025, Apa Bedanya?
Paradigma Baru Pengawasan Perizinan Dalam PP 28 2025, Apa Bedanya? “Berdasarkan Pasal 241 PP 28/2025, setiap laporan yang disampaikan pelaku usaha melalui OSS atau sarana lain akan direviu oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing.” Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko…
Read More