Posts by adminprolegal
Sudah Lapor LKPM? Hindari Kesalahan Penyampaian LKPM Sebelum Submit
Sudah Lapor LKPM? Hindari Kesalahan Penyampaian LKPM Sebelum Submit “Kesalahan penyampaian LKPM dapat berujung izin dicabut dan perusahaan tidak dapat mengajukan perizinan baru dalam satu tahun, hak akses OSS-RBA otomatis ditutup.” Pelaporan LKPM sering kali dianggap sebagai kewajiban rutin yang bisa diselesaikan di akhir periode. Padahal, kesalahan kecil dalam pengisian dapat berdampak besar terhadap status…
Read MoreBukan Hanya Legal, Ini Divisi yang Berperan Penting Dalam Penyusunan LKPM
Bukan Hanya Legal, Ini Divisi yang Berperan Penting Dalam Penyusunan LKPM “Divisi yang berperan dalam penyusunan LKPM tidak hanya dibebankan kepada legal officer saja namun beberapa divisi lain mulai dari finance hingga marketing, hal ini karena pelaporan LKPM memuat data yang kompleks.” Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) seringkali identik dengan tugas seorang Legal Officer,…
Read MoreKetentuan Baru dalam Pelaporan Pemilik Manfaat, Apa yang Berubah?
Ketentuan Baru dalam Pelaporan Pemilik Manfaat, Apa yang Berubah? “Permenkum 2/2025 juga memperkenalkan kuesioner elektronik sebagai alat kontrol tambahan dalam pelaporan pemilik manfaat.” Sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mencegah pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penyalahgunaan struktur korporasi, setiap perusahaan diwajibkan untuk mengidentifikasi dan melaporkan pemilik manfaat. Pemilik manfaat adalah individu yang memiliki kendali atau…
Read MoreLapor SIINas Bagi Perusahaan Industri, Ini yang Perlu Diperhatikan!
Lapor SIINas Bagi Perusahaan Industri, Ini yang Perlu Diperhatikan! “Pasal 29 Permenperin 13/2025 menegaskan kewajiban lapor SIINas bagi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang tidak dilakukan dikenakan sanksi administratif.” Periode pelaporan data industri melalui SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional) kembali dibuka dan akan berlangsung hingga 10 Oktober mendatang. Bagi pelaku usaha di sektor industri,…
Read MoreMemahami Sertifikat Standar, Syarat Wajib Perizinan Usaha Risiko Menengah di Indonesia
Memahami Sertifikat Standar, Syarat Wajib Perizinan Usaha Risiko Menengah di Indonesia “Pasal 128 ayat (2) PP 28/2025, sertifikat standar syarat perizinan usaha untuk tingkat risiko menengah rendah dan menengah tinggi dengan mekanisme dan kekuatan hukum yang berbeda.” Semenjak diberlakukannya sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR), skema perizinan usaha di Indonesia mengalami perubahan yang mendasar. Jika…
Read MoreApa Itu WLKP? Panduan Lengkap WLKP Bagi Perusahaan
Apa Itu WLKP? Panduan Lengkap WLKP Bagi Perusahaan “Panduan WLKP bagi perusahaan sangat penting agar perusahaan tidak dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU 7/1981.” Perusahaan apa pun skalanya, tetap memiliki kewajiban yang sama: melindungi dan memenuhi hak karyawannya sebagaimana diatur dalam hukum ketenagakerjaan. Kewajiban ini bukan hanya soal gaji atau fasilitas kerja, tapi…
Read MoreJenis-Jenis Persetujuan Lingkungan, Mana yang Wajib untuk Usaha Anda?
Jenis-Jenis Persetujuan Lingkungan, Mana yang Wajib untuk Usaha Anda? “Jenis Persetujuan Lingkungan seperti AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL wajib dimiliki pelaku usaha yang tercantum dalam Lampiran Permen LHK 4/2021, baik berbasis KBLI maupun non-KBLI.” Persetujuan lingkungan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan setiap kegiatan usaha berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan serta tidak menimbulkan kerusakan terhadap…
Read MoreMengenal Peta Polygon Dalam OSS, Fungsi dan Pentingnya untuk Perizinan
Mengenal Peta Polygon Dalam OSS, Fungsi dan Pentingnya untuk Perizinan “Tanpa data polygon dalam OSS yang jelas, proses verifikasi akan sulit dilakukan karena tidak ada gambaran spasial konkret mengenai lokasi usaha.” Proses perizinan berusaha melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) terdiri atas berbagai tahapan, mulai dari memulai usaha hingga tahap operasional. Pada…
Read MoreDapatkah Satu Perusahaan Memiliki API U dan API P Sekaligus?
Dapatkah Satu Perusahaan Memiliki API U dan API P Sekaligus? “Pasal 8 Permendag 16/2025 mengatur mekanisme perubahan dari NIB yang berlaku sebagai API-U menjadi NIB yang berlaku sebagai API-P.” Seiring dengan diberlakukannya sistem perizinan berbasis risiko (OSS RBA), mekanisme impor di Indonesia menjadi jauh lebih sederhana. Jika dulu pengurusan Angka Pengenal Importir (API) dilakukan secara…
Read MoreGunakan Karya 2 Penulis untuk Melatih AI, Apple Digugat Hak Cipta
Gunakan Karya 2 Penulis untuk Melatih AI, Apple Digugat Hak Cipta “Namun, Pasal 44 ayat (1) juga membuka ruang pengecualian sepanjang penggunaan dilakukan untuk tujuan pendidikan, penelitian, penulisan ilmiah, kritik, atau pertunjukan tanpa pungutan bayaran, dengan syarat sumber dicantumkan dan tidak merugikan kepentingan wajar pencipta.” Apple digugat hak cipta terkait kecerdasan buatan (AI). Dua penulis…
Read More