Posts by adminprolegal

GoTo, Alibaba, dan Tencent Kerja Sama Infrastruktur Cloud “Sehubungan dengan statusnya sebagai PSE Privat, Pasal 6 PP 71/2019 mengatur bahwa setiap PSE wajib melakukan pendaftaran sebelum digunakan oleh pengguna, yang diajukan melalui layanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.” GoTo Group, Tencent Cloud, dan Alibaba Cloud mengumumkan kolaborasi untuk memperkuat infrastruktur komputasi awan (cloud) di Indonesia. …

Berikut Daftar Barang Wajib SNI, Begini Cara Mengurusnya! “Penetapan barang wajib SNI mengacu pada Keputusan Menteri atau Kepala Lembaga terkait, yang memungkinkan pelaku usaha untuk menyesuaikan produk mereka agar memenuhi persyaratan SNI yang berlaku.” Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan label SNI pada berbagai produk. SNI, atau Standar Nasional Indonesia, adalah tanda kesesuaian yang ditetapkan…

Kewajiban Perusahaan Dalam UU PDP dan Konsekuensinya “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU PDP dapat dikenakan denda hingga 2% dari pendapatan tahunan, tergantung pada jenis pelanggaran.” Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Indonesia memasuki babak baru dalam upaya perlindungan data pribadi.  Seiring dengan berlakunya UU tersebut, perusahaan di…

Model Bisnis Shared Services, Aspek Hukum dan Prosedurnya “Penerapan model bisnis shared services semakin banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung transformasi digital.” Model shared services mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis yang sebelumnya terpisah, seperti keuangan, Sumber Daya Manusia (SDM), Informasi Teknologi (IT), dan pengadaan, ke dalam satu entitas yang dikelola secara…

iPhone 16 Diblokir karena Minta Tax Holiday? Begini Ketentuannya “Berdasarkan Pasal 4 Permen Kominfo Nomor 13 Tahun 2021, perangkat telekomunikasi subscriber station seperti iPhone, yang berbasis teknologi LTE dan/atau IMT-2020, harus memiliki IMEI yang unik dan memenuhi TKDN minimal 35% agar bisa dipasarkan di Indonesia.“ Apple, perusahaan teknologi asal California, baru-baru ini menjadi sorotan publik.…

Mengulas PP Terbaru tentang Jaminan Produk Halal ”Sebagai pelaksanaan ketentuan dalam undang-undang tentang jaminan produk halal, pada 17 Oktober 2024, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (PP 42/2024). “ Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) bertujuan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan, dengan sertifikat halal…

Perubahan UU Sektor Ketenagakerjaan: Batas PKWT Jadi 5 Tahun “Dalam hal ini, pengusaha perlu meninjau ulang struktur kontrak kerja, terutama untuk pekerjaan jangka panjang yang tidak memerlukan status tetap, dengan opsi kontrak tetap atau outsourcing sebagai alternatif.” Pada 31 Oktober 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan atas permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun…

Pentingnya Daftar SPP IRT Bagi Usaha Rumahan “Menurut Pasal 2 Perka BPOM 4/2024), produk PIRT yang beredar di Indonesia wajib memenuhi standar keamanan, mutu, gizi, label, dan iklan sesuai dengan peraturan yang berlaku.” Kemajuan teknologi, terutama e-commerce dan social commerce, telah mendorong banyak pelaku usaha rumah tangga untuk memproduksi dan menjual produk pangan olahan.  Kebiasaan…

OJK Cabut Izin Investree, Apa Saja yang Perlu Diperhatikan? “Penyelenggara P2P Lending harus memenuhi kewajiban memiliki ekuitas minimum yang tercantum dalam Pasal 50 POJK 10/2022.” Belum lama ini, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan keputusan untuk mencabut izin usaha PT Investree Radika Jaya (Investree). Investree adalah perusahaan fintech yang menawarkan layanan peer-to-peer lending (P2P…