Artikel ID

“PIRT juga harus menyediakan label dalam kemasannya.” Pangan olahan industri rumah tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi rumahan yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel, dengan masa simpan lebih dari 7 hari pada suhu ruangan. Merujuk pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri…

“Penulisan klaim tidak bisa asal-asalan dan perlu memperhatikan regulasi yang ada.” Saat membeli suatu produk makanan, tentu kita tidak bisa asal pilih. Perlunya memilah dan memilih dalam makanan menjadi suatu keharusan konsumen. Di balik itu, tidak jarang juga dipengaruhi oleh beberapa klaim atau label yang tercantum pada bungkus pangan olahan. Definisi klaim adalah segala bentuk…

“Perlunya penyesuaian ketentuan pelabelan bahan pada snack yang termasuk dalam kategori pangan olahan agar sesuai dengan standar BPOM.” Bagi para pelaku usaha yang bergerak di bidang kuliner, tentu tidak asing dengan pangan olahan, terutama camilan atau snack. Umumnya, pangan olahan (termasuk snack) harus disertai dengan kemasan untuk menjaga higienitasnya.  Pada kemasan pangan olahan, setiap pelaku…

“PT Perorangan didirikan oleh satu orang dan harus memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dan kecil.” Pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu 2/2022), ditegaskan sekali lagi bahwa ada dua jenis perseroan terbatas (PT), yaitu persekutuan modal dan perorangan. Sesuai namanya, PT Perorangan hanya boleh didirikan oleh satu orang…

“Salah satu dokumen izin usahanya adalah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).” Berbagai julukan jenaka dilontarkan pada Mixue, kedai es krim asal Tiongkok, yang tengah mengekspansi bisnis waralaba di Indonesia. Misalnya, “penghuni ruko kosong” atau “pencatat setiap ruko kosong”. Berdasarkan data Pandaily yang dikutip dari idxchannel.com (02/01/2023), jumlah gerai Mixue di Indonesia pada akhir Maret 2022…

“Para pengusaha dilarang melakukan diskriminasi terhadap para pekerja.” Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan lainnya, termasuk dalam hal pekerjaan.  Bahkan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU 8/2016) memberi jaminan bahwa pemerintah dan perusahaan swasta harus menyediakan kuota untuk tenaga kerja penyandang disabilutas sebagai pekerjanya. Lebih tepatnya, pemerintah, badan usaha milik negara…

“Baik pemerintah maupun perusahaan swasta, keduanya wajib menerima pekerja penyandang disabilitas dan memenuhi hak-haknya.”   Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) memberi amanat dalam Pasal 28D ayat (2), bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Salah satu…

“Berawal dari nama, lantas menjadi badan hukum yang memiliki potensi untuk berkembang.” Yayasan tidak bisa disahkan menjadi badan hukum jika pendiri belum melakukan permohonan pengajuan nama yayasan. Oleh karena itu, penamaan yayasan bukanlah hal sepele dan harus dilewatkan begitu saja. Justru, penentuan nama harus dipikirkan matang-matang bersamaan dengan maksud dan tujuan yayasan didirikan. Pengajuan nama…

“Penentuan nama yayasan tidak boleh sama dengan yayasan lainnya.” Pemilihan suatu nama badan hukum tentu sangatlah penting. Berawal dari penamaan ini, bisa membuat masyarakat tertarik untuk mencari tahu lebih lanjut. Saking pentingnya, penamaan yayasan diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan terkait yayasan. Salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (PP…

“Yayasan tetap bisa mencari keuntungan melalui badan usaha yang didirikannya. Salah satunya badan usaha untuk pendirian rumah sakit.” Pendirian rumah sakit dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau pun pihak swasta. Pendirian oleh pihak swasta ini salah satunya dapat berbentuk yayasan untuk pengelolaan rumah sakit. Pada hakikatnya, pendirian rumah sakit yang berasal dari yayasan ini…