Ketenagakerjaan
Ketika WNA Menjadi Direktur BUMN, Izin Apa Saja yang Diperlukan?
Ketika WNA Menjadi Direktur BUMN, Izin Apa Saja yang Diperlukan? “WNA menjadi direktur adakah batasannya? Batas terpenting yang perlu diperhatikan adalah larangan bagi TKA untuk menduduki jabatan yang mengurusi personalia (Pasal 11 PP 34/2021).” Belum lama ini, Presiden Prabowo Subianto membuat pernyataan yang menarik perhatian publik saat menghadiri Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta. …
Read MoreApa Itu WLKP? Panduan Lengkap WLKP Bagi Perusahaan
Apa Itu WLKP? Panduan Lengkap WLKP Bagi Perusahaan “Panduan WLKP bagi perusahaan sangat penting agar perusahaan tidak dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU 7/1981.” Perusahaan apa pun skalanya, tetap memiliki kewajiban yang sama: melindungi dan memenuhi hak karyawannya sebagaimana diatur dalam hukum ketenagakerjaan. Kewajiban ini bukan hanya soal gaji atau fasilitas kerja, tapi…
Read MoreWacana Pemerintah, Outsourcing Dihapuskan, Apa Implikasinya Bagi Dunia Usaha?
Wacana Pemerintah, Outsourcing Dihapuskan, Apa Implikasinya Bagi Dunia Usaha? “Perusahaan alih daya wajib memberikan perlindungan pekerja secara menyeluruh, mulai dari aspek upah, kesejahteraan, hingga penyelesaian perselisihan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pemerintah berencana menghapus sistem kerja outsourcing, yaitu pola kerja di mana perusahaan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak ketiga atau perusahaan alih daya. Rencana…
Read MoreApakah Karyawan Resign Dapat THR? Begini Ketentuannya!
Apakah Karyawan Resign Dapat THR? Begini Ketentuannya! “Apakah Karyawan Resign Dapat THR? Hal tersebut masih sering menjadi pertanyaan,jawabannya tergantung waktu terjadinya PHK.” Pada Selasa (11/03/2025), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) yang mengatur pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan swasta untuk tahun 2025. SE ini menjadi…
Read MoreKaryawan Bocorkan Informasi Rahasia, Perusahaan Berhak PHK? Belajar dari Kasus Meta
Karyawan Bocorkan Informasi Rahasia, Perusahaan Berhak PHK? Belajar dari Kasus Meta “Jika PHK tidak dapat dihindari, perusahaan dan pekerja atau serikat pekerja harus melakukan perundingan terlebih dahulu.” Meta, perusahaan induk dari Facebook, WhatsApp, dan Instagram, dikabarkan telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 20 karyawannya. Pemecatan ini dilakukan karena karyawan bocorkan informasi rahasia perusahaan,…
Read MoreHak Karyawan Setelah Perusahaan Pailit, Ini yang Harus Diketahui dalam Pemberesan Sritex
Hak Karyawan Setelah Perusahaan Pailit, Ini yang Harus Diketahui dalam Pemberesan Sritex “Dalam kasus kepailitan, baik kurator maupun karyawan memiliki hak untuk memutuskan hubungan kerja sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) UU 37/2004.” Setelah dinyatakan pailit pada Oktober 2024, PT Sri Rejeki Isman (Sritex) kini menjalani proses pemberesan aset oleh tim kurator. Ketika sebuah perusahaan…
Read MoreKenaikan UMP 2025: Apa yang Harus Diketahui?
Kenaikan UMP 2025: Apa yang Harus Diketahui? “Semua penetapan UMP, UMK, dan Upah Minimum Sektoral 2025 harus diumumkan paling lambat pada 11 Desember 2024 untuk provinsi, dan 18 Desember 2024 untuk kabupaten/kota. Ketentuan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2025.” Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Upah Minimum 2025…
Read MorePP Kesehatan Baru: Perusahaan Wajib Dukung Pekerja Menyusui
PP Kesehatan Baru: Perusahaan Wajib Dukung Pekerja Menyusui “Berdasarkan PP Kesehatan terbaru pengusaha dan pemerintah berperan penting dalam membantu ibu menyusui dengan menyediakan waktu dan fasilitas ruang menyusui yang sesuai.” Hak-hak dasar pekerja merupakan bagian penting dari perlindungan tenaga kerja yang diatur dalam regulasi ketenagakerjaan di Indonesia. Selain hak atas upah yang layak, jam kerja…
Read More