Perizinan Berusaha
Kapan Izin TDPSE dan SIUPMSE Harus Dimiliki oleh Pelaku Usaha?
“Sanksi atas pelanggaran kewajiban izin TDPSE dan SIUPMSE, mulai dari teguran tertulis hingga pemutusan akses (blocking) terhadap sistem elektronik.” Website dan aplikasi kini telah menjadi bagian yang lumrah dalam kegiatan usaha di era digital. Hampir seluruh pelaku usaha memanfaatkan sistem elektronik untuk memasarkan produk, melayani pelanggan, hingga menjalankan transaksi. Dalam ketentuan yang berlaku, setiap Penyelenggara…
Read MoreIzin “Otomatis” di OSS-RBA? Memahami Konsep Fiktif Positif dalam OSS
“Kondisi ini menunjukkan bahwa status fiktif positif dalam OSS tidak serta-merta menutup ruang koreksi, melainkan hanya memastikan bahwa permohonan tidak tertahan secara administratif.” Sejak diterbitkannya peraturan perizinan berusaha terbaru dalam kerangka OSS-RBA, pelaku usaha diperkenalkan dengan konsep “fiktif positif”, yaitu mekanisme di mana izin dapat terbit secara otomatis apabila tidak ada keputusan dari instansi berwenang…
Read MoreKetahui Peran Verifikasi RDTR dalam Proses Penerbitan NIB
“Salah satu subtahapan utama persyaratan dasar tersebut adalah KKPR, baik di darat maupun di laut, yang dilengkapi dengan Persetujuan Lingkungan sesuai tingkat risiko usaha.” Pelaku usaha pada umumnya telah mengenal Nomor Induk Berusaha sebagai identitas sekaligus izin dasar untuk menjalankan kegiatan usaha. Namun, tidak banyak yang menyadari bahwa di balik proses penerbitan NIB terdapat satu…
Read MorePermenkum 49/2025 Resmi Berlaku, Ini Poin Poin Penting yang Perlu Diketahui Pelaku Usaha
Permenkum 49/2025 Resmi Berlaku, Ini Poin Poin Penting yang Perlu Diketahui Pelaku Usaha “Permenkum 49/2025 resmi berlaku menggantikan Permenkumham 21/2021 yang sebelumnya menjadi dasar pengaturan pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan terbatas.” Pada 11 Desember 2025, Kementerian Hukum (Kemenkum) secara resmi menerbitkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan,…
Read MoreJangan Salah Pilih KBLI, Ini Perbedaan KBLI 2025 dan KBLI Lama Berdasarkan Peraturan BPS 7/2025
Jangan Salah Pilih KBLI, Ini Perbedaan KBLI 2025 dan KBLI Lama Berdasarkan Peraturan BPS 7/2025 “Contoh perbedaan KBLI 2025 dan KBLI lama, dalam sektor lingkungan dan energi, KBLI 2025 memisahkan aktivitas penangkapan karbon dan penyimpanan karbon ke dalam kode yang berbeda.” Pemberlakuan KBLI 2025 melalui Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 7 Tahun 2025 tentang…
Read MoreKBLI 2025 Berlaku, Ini Dampaknya bagi Legalitas dan Kegiatan Usaha Perusahaan
KBLI 2025 Berlaku, Ini Dampaknya bagi Legalitas dan Kegiatan Usaha Perusahaan “KBLI 2025 berlaku, yang mana nanti KBLI tidak lagi didasarkan pada sarana digital yang digunakan, melainkan pada substansi kegiatan usaha dan jenis layanan yang menjadi objek intermediasi tersebut.” Setelah melalui proses panjang, pada Kamis (18/12/25) Badan Pusat Statistik secara resmi menerbitkan Peraturan Badan Pusat…
Read MoreIkut Tender? Pastikan Semua Syarat Tender yang Diperlukan Sudah Lengkap dan Tersedia
Ikut Tender? Pastikan Semua Syarat Tender yang Diperlukan Sudah Lengkap dan Tersedia “Selain syarat tender yang diperlukan, sebagai informasi seluruh proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dilaksanakan secara terintegrasi melalui INAPROC yang dikelola oleh LKPP.” Pada dasarnya, setiap perusahaan didirikan untuk memperoleh keuntungan dan menjaga keberlanjutan usaha. Salah satu cara utama bagi perusahaan untuk berkembang…
Read MoreRDTR Daerah Usaha Belum Tersedia? Ini Dampaknya terhadap Penerbitan PKKPR
RDTR Daerah Usaha Belum Tersedia? Ini Dampaknya terhadap Penerbitan PKKPR “Bagaimana jika RDTR daerah usaha belum tersedia? Terdapat kondisi tertentu yang memungkinkan PKKPR diterbitkan tanpa melalui penilaian dokumen secara penuh.” Pemilihan lokasi usaha merupakan langkah awal yang penting bagi pelaku usaha karena berkaitan langsung dengan kelancaran kegiatan usaha dan pemenuhan aspek perizinan. Lokasi yang tidak…
Read MorePembaruan Klasifikasi Usaha KBLI 2025, Apa yang Perlu Dicermati Pelaku Usaha?
Pembaruan Klasifikasi Usaha KBLI 2025, Apa yang Perlu Dicermati Pelaku Usaha? “Pembaruan klasifikasi usaha KBLI 2025 memungkinkan pelaku usaha memilih KBLI yang paling sesuai dengan kegiatan aktualnya, sehingga penetapan tingkat risiko dan persyaratan perizinan menjadi lebih presisi.” Kamis (18/12/25) lalu Badan Pusat Statistik (BPS) secara resmi mengesahkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025…
Read MoreKapan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi Menjadi Kewajiban Perusahaan?
Kapan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi Menjadi Kewajiban Perusahaan? “Meskipun dalam PP 28/2025 sebagai perubahan atas PP 5/2021 kewajiban tersebut tidak lagi dirumuskan secara eksplisit dalam ketentuan persyaratan, keberlakuannya tetap dipertahankan melalui pengaturan sanksi administratif.” Perizinan usaha jasa konstruksi tergolong kompleks mengingat karakteristik kegiatan usahanya yang memiliki tingkat risiko cukup tinggi. Selain perizinan berusaha utama…
Read More