Perizinan Berusaha
Izin Usaha Efektif Melalui Fitur SLA dan Fikpos Dalam PP 28/2025
Izin Usaha Efektif Melalui Fitur SLA dan Fikpos Dalam PP 28/2025 “Salah satu cara izin usaha efektif adalah melalui SLA dan FikPos tetap disertai dengan mekanisme verifikasi dan evaluasi yang terstruktur.” Belum lama ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 28/2025) sebagai penyempurnaan dari aturan sebelumnya,…
Read MoreWajib Miliki Izin Usaha Pedagang Besar Buah, Agar Bisnis Makin Cuan
Wajib Miliki Izin Usaha Pedagang Besar Buah, Agar Bisnis Makin Cuan “Lebih lanjut, PP 28/2025 menegaskan bahwa salah satu izin usaha pedagang besar buah wajib memenuhi PB-UMKU sesuai dengan karakteristik bidang usaha yang dijalankan.” Selama ini, banyak pelaku usaha buah-buahan menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional, tanpa memiliki izin resmi. Namun, seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya…
Read MoreKetentuan Sanksi Perizinan Berusaha dalam PP PBBR Terbaru (PP 28/2025), Apa yang Berubah?
Ketentuan Sanksi Perizinan Berusaha dalam PP PBBR Terbaru (PP 28/2025), Apa yang Berubah? “Ketentuan ini merinci jenis sanksi perizinan berusaha, dari peringatan hingga pencabutan izin, yang dikenakan berdasarkan hasil pengawasan melalui OSS dan dilakukan oleh pejabat berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.” Sanksi memiliki peran penting dalam menjaga efektivitas suatu sistem hukum. Tanpa mekanisme sanksi yang jelas,…
Read MoreTak Sama dengan Eceran, Begini Cara Urus Izin Usaha Dagang Beras Besar
Tak Sama dengan Eceran, Begini Cara Urus Izin Usaha Dagang Beras Besar “Perlu diperhatikan izin usaha dagang beras besar berbeda dengan eceran, perbedaan ini dapat dilihat dari KBLI dan syarat perizinan.” Usaha beras dalam skala kecil seperti kios atau toko kelontong sangat mudah dijumpai di berbagai daerah. Jenis usaha ini umumnya lebih mudah dijalankan karena…
Read MoreKetentuan Baru PB UMKU dalam PP 28/2025, Apa yang Perlu Dipahami?
Ketentuan Baru PB UMKU dalam PP 28/2025, Apa yang Perlu Dipahami? “Ketentuan baru PB UMKU baru diantaranya memuat penegasan dan kewajiban sistematis, klasifikasi dan integrasi oss, kewenangan, pencabutan dan sanksi.” Perizinan berusaha sering kali langsung dikaitkan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar, karena keduanya menjadi syarat utama dalam sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.…
Read MoreJangan Keliru! Ini Bedanya Pelatihan Kerja Swasta (KBLI 7842) dan Perusahaan (KBLI 7843)
Jangan Keliru! Ini Bedanya Pelatihan Kerja Swasta (KBLI 7842) dan Perusahaan (KBLI 7843) “Kendati demikian, pelatihan kerja swasta dan perusahaan tetap tunduk pada standar umum penyelenggaraan pelatihan kerja sesuai ketentuan dalam Permenaker 6/2021.” Sebelumnya, kita telah membahas mengenai usaha pelatihan kerja perusahaan dan bagaimana proses perizinan usahanya. Namun, tahukah Anda bahwa usaha di bidang pelatihan…
Read MoreKetentuan Baru Mengenai KKPR dalam PP 28/2025, Apa yang Perlu Diketahui Pelaku Usaha?
Ketentuan Baru Mengenai KKPR dalam PP 28/2025, Apa yang Perlu Diketahui Pelaku Usaha? “KKPR PP 28/2025 menetapkan bahwa konfirmasi KKPR berlaku untuk lokasi yang telah tercakup dalam RDTR terintegrasi dan diterbitkan secara otomatis oleh sistem OSS.” Berbicara soal legalitas usaha melalui sistem OSS, ada satu dokumen penting yang tidak bisa dilewatkan, yaitu Persetujuan Kesesuaian Kegiatan…
Read MoreIzin Usaha Kursus dan Pelatihan Kerja, Jangan Salah Pilih KBLI!
Izin Usaha Kursus dan Pelatihan Kerja, Jangan Salah Pilih KBLI! “Bagi pelaku usaha izin usaha pelatihan kerja, kode KBLI yang digunakan adalah KBLI 7843 – Pelatihan Kerja Perusahaan, yang termasuk dalam sektor aktivitas ketenagakerjaan.” Di tengah persaingan dunia kerja yang semakin ketat dan menuntut SDM untuk terus berkembang, keterampilan atau skill khusus kini menjadi daya…
Read MoreMemahami Tahapan Usaha dalam PP 28/2025, Kapan Usaha Masuk Tahap Konstruksi atau Produksi?
Memahami Tahapan Usaha dalam PP 28/2025, Kapan Usaha Masuk Tahap Konstruksi atau Produksi? “Aturan baru memberikan struktur lebih rinci terkait tahapan usaha PP 28/2025, pelaku usaha kini memiliki acuan yang jelas dalam menentukan posisi usahanya serta kewajiban pelaporan LKPM yang harus dipenuhi.” Banyak pelaku usaha, terutama yang baru memulai, sering kali bingung menentukan status tahapan…
Read MorePeluang Usaha Jual Beli Mobil Bekas, Simak Panduan Lengkap Legalitasnya
Peluang Usaha Jual Beli Mobil Bekas, Simak Panduan Lengkap Legalitasnya “Karena usaha jual beli mobil bekas tergolong sebagai kegiatan dengan tingkat risiko rendah, maka secara umum hanya dibutuhkan NIB untuk menjalankan usaha secara sah, kecuali ada kewajiban tambahan sesuai klasifikasi kegiatan usaha yang dipilih.” Di tengah kondisi ekonomi yang menuntut efisiensi, usaha jual beli mobil…
Read More