Posts by adminprolegal
Strategi Transisi KBLI 2025 Bagi Perusahaan E-Commerce
“Waspada jebakan perubahan tingkat risiko di OSS RBA! Cek panduan KBLI 2025 agar status legalitas perusahaan e-commerce Anda tidak mendadak ilegal” Pada Jumat (27/03/2026), pemerintah resmi menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) terkait implementasi penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS. SEB ini ditandatangani oleh Menteri Investasi…
Read MoreKBLI 2025 Sektor Transportasi dan Logistik: Wajib Ubah Izin?
“Panduan esensial bagi direksi menghadapi SEB KBLI 2025 sektor transportasi dan logistik. Pahami jebakan migrasi izin JPT ke Multimoda dan mitigasi risikonya.” Belum lama ini pemerintah resmi menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) terkait implementasi penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS. SEB ini menjadi pedoman bagi…
Read MoreKBLI 2025 Terbaru: Ternyata Perusahaan Tak Wajib Ubah Akta
“Redakan kebingungan manajemen. Pelajari pedoman KBLI 2025 terbaru dan ketahui syarat agar izin perusahaan Anda bisa bermigrasi secara otomatis” Penerbitan Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) memicu gelombang keresahan di ruang rapat para eksekutif dan direktur perusahaan. Pembaruan ini merombak banyak klasifikasi bisnis, memunculkan pertanyaan kritis: Apakah legalitas…
Read MoreSanksi Izin TDG Sewa Gudang: Penyewa Kena Imbas Pemilik
“Jangan jadi korban kelalaian pemilik aset. Pelajari kewajiban TDG sewa gudang agar pihak penyewa tidak menanggung denda operasional.” Gudang memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kegiatan usaha, khususnya dalam aspek penyimpanan, pengelolaan, dan distribusi barang. Bagi pelaku usaha seperti distributor, importir, maupun pelaku industri, keberadaan gudang tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan, tetapi juga…
Read MoreTragedi Sunk Cost di Balik Izin Usaha Lapangan Padel
“Pasal 61 UU 26/2007 menegaskan bahwa setiap orang wajib menaati rencana tata ruang, memanfaatkan ruang sesuai peruntukannya, serta mematuhi ketentuan dalam persyaratan KKPR.” Seiring meningkatnya tren olahraga padel, olahraga raket yang memadukan unsur tenis dan squash serta dikenal mudah dimainkan, semakin banyak pelaku usaha yang mencoba peruntungan dengan membangun lapangan khusus. Popularitas yang terus meningkat,…
Read MoreDividen Interim: Jebakan Tanggung Renteng Direksi
“Pembagian dividen interim memungkinkan distribusi laba tanpa menunggu RUPS Tahunan.” Dalam dinamika ekspansi bisnis, manajemen arus kas dan apresiasi terhadap pemegang saham harus berjalan taktis. Salah satu instrumen keuangan yang sering dimanfaatkan perseroan adalah pembagian laba sebelum tahun buku berakhir, atau yang dikenal sebagai dividen interim. Berbeda dengan dividen final yang mutlak membutuhkan pengesahan melalui…
Read MoreAwas Deadlock! Solusi Kuorum RUPS Tidak Tercapai
“Pemegang saham yang sulit dipanggil bukan alasan operasional terhenti. Pahami eskalasi hukumnya untuk menghindari cacat legalitas.” Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan adalah forum krusial bagi jajaran Direksi untuk mengesahkan langkah ekspansi, perombakan manajemen, dan laporan keuangan. Namun, kelancaran agenda strategis ini sering kali tersandera oleh satu masalah: pemegang saham sulit dihubungi atau sengaja absen.…
Read MoreWajib Tau! Perubahan KBLI yang Mengatur Layanan Telemedicine
“Salah satu perubahan KBLI Telemedicine adalah penghapusan KBLI 63122 – Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial, yang sebelumnya digunakan sebagai kode payung bagi berbagai platform digital lintas sektor.” Seiring dengan pesatnya perkembangan layanan kesehatan digital, telemedicine kini menjadi salah satu bentuk pelayanan medis yang semakin banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Pemanfaatan teknologi komunikasi memungkinkan…
Read MoreBisakah Direksi PT Diubah Tanpa RUPS? Simak Status Hukum dan Risikonya
“RUPS merupakan kegiatan yang wajib dilakukan PT sesuai periode yang telah ditentukan dan membahas aspek krusial. Lantas bisakah direksi PT diubah tanpa RUPS?” Dalam praktik pengelolaan Perseroan Terbatas (PT), perubahan susunan direksi merupakan hal yang cukup umum terjadi, baik karena pergantian kepengurusan, restrukturisasi organisasi, maupun kebutuhan strategi bisnis perusahaan. Namun demikian, perubahan direksi tidak dapat…
Read MoreKerangka Baru Perancangan Proyek Investasi dalam Permeninveshil 5 Tahun 2025
“Kerangka baru perancangan proyek investasi berkaitan dengan struktur modal perusahaan, disiplin pergerakan modal, klasifikasi skala usaha berdasarkan modal dan hasil penjualan tahunan, dan masih banyak lagi” Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 28/2025) sebagai pengganti PP 5/2021 membawa sejumlah perubahan dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang…
Read More