Posts by adminprolegal
RUPST Lewat dari Batas Waktu Juni 2026, Apa Dampaknya bagi Perusahaan?
“Pasal 78 ayat (2) UU PT menegaskan bahwa RUPST wajib diselenggarakan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, lantas bagaimana jika RUPST lewat dari batas waktu?” Berakhirnya tahun buku atau tutup buku merupakan tahap penting dalam siklus tata kelola perusahaan yang menandai selesainya pencatatan keuangan untuk satu periode. Setelah proses…
Read MorePerubahan KBLI 2025 Sektor Pergudangan, Apa Saja yang Perlu Diketahui Pelaku Usaha?
“Dalam ketentuan perubahan KBLI 2025, kode KBLI di sektor pergudangan berubah dan dialihkan ke KBLI 52101.” Dalam sistem distribusi, gudang memiliki peran penting sebagai pusat penyimpanan, pengelolaan, dan pengendalian arus barang sebelum didistribusikan ke konsumen atau mitra usaha. Agar kegiatan tersebut dapat diakui dan dijalankan secara legal, setiap pelaku usaha wajib mengklasifikasikan aktivitasnya sesuai dengan…
Read MoreApa Konsekuensinya Jika Pelaku Usaha Tidak Melakukan Penyesuaian KBLI 2025?
“Secara tegas, kewajiban penyesuaian KBLI diatur dalam Pasal 5 Peraturan BPS 7/2025 yang menetapkan bahwa penyesuaian terhadap KBLI 2025 wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan tersebut diundangkan.” Sebagaimana diketahui, baru-baru ini pemerintah melalui BPS telah menerbitkan Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025. Regulasi ini…
Read MoreSiapkah Perusahaan Anda untuk LKPM Q1 2026? Ini Dampak Jika Tidak atau Telat Lapor LKPM
“Pelaku usaha wajib menyampaikan laporan yang mencakup realisasi penanaman modal, tenaga kerja, produksi termasuk nilai ekspor, dan kewajiban lainnya, lantas apa dampak jika tidak atau telat lapor LKPM?” Memasuki periode pelaporan kuartal 1 2026, perusahaan perlu memastikan kembali kesiapan dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) melalui sistem OSS. Bertepatan dengan periode cuti Lebaran, banyak…
Read MoreApa Saja Aspek Pelaporan yang Wajib Disampaikan dalam SIINas?
“Sebagaimana diatur dalam Pasal 52 dan Pasal 53, pemerintah berwenang menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang tidak memenuhi aspek pelaporan yang wajib dalam SIINas.” Pelaporan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari sistem pengelolaan data industri nasional yang terintegrasi. Seiring dengan perubahan skema pelaporan menjadi triwulanan dan penyesuaian…
Read MorePersiapan Pelaporan LKPM dan SIINas Q1 2026, Apa yang Harus Diantisipasi Pelaku Usaha?
“Pelaporan LKPM dan SIINas Q1 2026 sebentar lagi, pelaku usaha wajib memperhatikan apa saja yang dilaporkan agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.” Memasuki akhir Triwulan I tahun 2026, pelaku usaha perlu kembali mencermati kewajiban pelaporan yang menjadi bagian dari mekanisme pengawasan pemerintah terhadap kegiatan usaha. Kewajiban ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi…
Read MoreUpdate KBLI E-Commerce 2026, Apa yang Wajib Diketahui Pelaku Usaha?
“Kewajiban KBLI E-Commerce mencakup tata kelola informasi barang/jasa, identitas pelaku usaha, mekanisme pembayaran, serta tata cara penyerahan barang.” Sebagaimana diketahui, pemerintah belum lama ini melakukan pembaruan terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan model bisnis dan ekosistem digital. Salah satu sektor yang terdampak langsung dari pembaruan ini adalah pelaku…
Read MoreMemahami Ketentuan Modal Disetor Terbaru bagi PT PMA
“Pasca Peraturan BKPM 5/2025 terdapat ketentuan baru modal disetor bagi PT PMA, agar bisnis dapat berjalan lancar, berapakah nominal modal disetor bagi PT PMA?” Perubahan aturan di bidang penanaman modal sering kali memunculkan berbagai pertanyaan di kalangan pelaku usaha, terutama terkait struktur permodalan PT PMA. Tidak sedikit yang masih mencampuradukkan antara ketentuan modal disetor dengan…
Read MoreOSS dan Transformasi Compliance: Dari Sekadar Urus Izin ke Strategi Pertumbuhan Bisnis
“Salah satu strategi pertumbuhan bisnis adalah compliance yaitu OSS yang mensyaratkan konsistensi antara proyeksi investasi, sumber permodalan, rencana tenaga kerja, dan realisasi usaha yang dilaporkan melalui LKPM.” Di tengah transformasi sistem perizinan melalui OSS, kepatuhan tidak lagi dapat dipandang sebagai fungsi administratif yang berdiri sendiri. Perubahan struktur regulasi, pendekatan berbasis risiko, serta pengawasan yang terintegrasi…
Read MorePenyesuaian Dari KBLI 2020 ke KBLI 2025, Wajibkah Perusahaan Mengubah Akta?
“Penyesuaian dari KBLI 2020 ke KBLI 2025, dapat berdampak perubahan akta yang bukan hanya bentuk kepatuhan administratif, tetapi juga langkah mitigasi risiko hukum dan penguatan tata kelola perusahaan.” Sebagaimana diketahui, pada akhir tahun 2025 pemerintah melakukan pembaruan terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Melalui Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 tentang KBLI (Peraturan BPS…
Read More