Artikel ID

Wajib Tau! Pengusaha Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan “Berdasarkan Pasal 10 UU 7/1981, pengusaha atau pengurus yang lalai dalam melaporkan WLKP dapat dikenakan pidana kurungan hingga 3 bulan atau denda maksimal Rp1 juta.” Setiap perusahaan, baik berskala kecil, menengah, maupun besar, memiliki tanggung jawab untuk memenuhi berbagai kewajiban ketenagakerjaan terhadap karyawannya.  Karyawan, sebagai aset penting perusahaan,…

Mendirikan KPJPTLA di Indonesia: Prosedur dan Ketentuan “Ketentuan yang berlaku juga membatasi ruang lingkup pekerjaan Kantor Perwakilan Asing dalam jasa penunjang tenaga listrik hanya pada proyek-proyek dengan biaya tinggi, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (6) PP 25/2021.” Kantor perwakilan asing di Indonesia memainkan peran krusial dalam memperkuat hubungan bisnis internasional, termasuk di sektor ketenagalistrikan. …

Wajib Tau! Pengajuan dan Pemanfaatan Investment Allowance “Berdasarkan aturan ini, insentif diberikan selama enam tahun pajak berturut-turut sejak perusahaan mulai berproduksi secara komersial, dengan alokasi pengurangan sebesar 10% per tahun.” Banyak dari Anda mungkin mengenal Online Single Submission (OSS) sebagai platform yang memudahkan pengusaha dalam mengurus perizinan usaha.  Namun, OSS juga menyediakan berbagai fitur dan…

Pencatatan Social Enterprise di Indonesia Wujudkan SDGs “Sesuai dengan kriteria tersebut, SE Menkumham No. M.HH-1.AH.01.01 Tahun 2024 mengatur bahwa pencatatan social enterprise di Indonesia hanya berlaku untuk perseroan persekutuan modal yang secara tegas berorientasi pada kewirausahaan sosial.” Rabu, 13 November 2024, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen…

Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal & Standar Produksi Halal “Dengan perubahan ini, PP 42/2024 memperluas tanggung jawab LPH jauh melampaui apa yang diatur dalam peraturan sebelumnya, yang hanya menjelaskan kompetensi LPH berdasarkan “kualifikasi akreditasi” secara umum.” Pemerintah terus memperkuat sistem jaminan halal di Indonesia dengan menetapkan aturan baru terkait akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan standar…

Peran Komite Fatwa Produk Halal dalam Penetapan Produk Halal “Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengatasi keterlambatan dalam penetapan kehalalan, KFPH memainkan peran strategis dalam mempercepat proses sertifikasi halal.” Sebagaimana diketahui, pemerintah belum lama ini menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (PP 42/2024) untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor…

Dari Bappebti ke OJK, Ini Dia Pengawasan Keuangan Derivatif “Peralihan pengaturan dan pengawasan derivatif ke OJK diatur melalui perubahan Pasal 6 UU OJK. Sebelumnya, OJK hanya mengawasi sektor tertentu, seperti perbankan, pasar modal, dan perasuransian.” Keuangan derivatif adalah instrumen keuangan yang nilainya bergantung pada aset dasar seperti saham, obligasi, atau mata uang. Di Indonesia, transaksi…

GoTo, Alibaba, dan Tencent Kerja Sama Infrastruktur Cloud “Sehubungan dengan statusnya sebagai PSE Privat, Pasal 6 PP 71/2019 mengatur bahwa setiap PSE wajib melakukan pendaftaran sebelum digunakan oleh pengguna, yang diajukan melalui layanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.” GoTo Group, Tencent Cloud, dan Alibaba Cloud mengumumkan kolaborasi untuk memperkuat infrastruktur komputasi awan (cloud) di Indonesia. …

Berikut Daftar Barang Wajib SNI, Begini Cara Mengurusnya! “Penetapan barang wajib SNI mengacu pada Keputusan Menteri atau Kepala Lembaga terkait, yang memungkinkan pelaku usaha untuk menyesuaikan produk mereka agar memenuhi persyaratan SNI yang berlaku.” Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan label SNI pada berbagai produk. SNI, atau Standar Nasional Indonesia, adalah tanda kesesuaian yang ditetapkan…

Kewajiban Perusahaan Dalam UU PDP dan Konsekuensinya “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU PDP dapat dikenakan denda hingga 2% dari pendapatan tahunan, tergantung pada jenis pelanggaran.” Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Indonesia memasuki babak baru dalam upaya perlindungan data pribadi.  Seiring dengan berlakunya UU tersebut, perusahaan di…