Artikel ID

Model Bisnis Shared Services, Aspek Hukum dan Prosedurnya “Penerapan model bisnis shared services semakin banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung transformasi digital.” Model shared services mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis yang sebelumnya terpisah, seperti keuangan, Sumber Daya Manusia (SDM), Informasi Teknologi (IT), dan pengadaan, ke dalam satu entitas yang dikelola secara…

iPhone 16 Diblokir karena Minta Tax Holiday? Begini Ketentuannya “Berdasarkan Pasal 4 Permen Kominfo Nomor 13 Tahun 2021, perangkat telekomunikasi subscriber station seperti iPhone, yang berbasis teknologi LTE dan/atau IMT-2020, harus memiliki IMEI yang unik dan memenuhi TKDN minimal 35% agar bisa dipasarkan di Indonesia.“ Apple, perusahaan teknologi asal California, baru-baru ini menjadi sorotan publik.…

Mengulas PP Terbaru tentang Jaminan Produk Halal ”Sebagai pelaksanaan ketentuan dalam undang-undang tentang jaminan produk halal, pada 17 Oktober 2024, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (PP 42/2024). “ Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) bertujuan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan, dengan sertifikat halal…

Perubahan UU Sektor Ketenagakerjaan: Batas PKWT Jadi 5 Tahun “Dalam hal ini, pengusaha perlu meninjau ulang struktur kontrak kerja, terutama untuk pekerjaan jangka panjang yang tidak memerlukan status tetap, dengan opsi kontrak tetap atau outsourcing sebagai alternatif.” Pada 31 Oktober 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan atas permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun…

Pentingnya Daftar SPP IRT Bagi Usaha Rumahan “Menurut Pasal 2 Perka BPOM 4/2024), produk PIRT yang beredar di Indonesia wajib memenuhi standar keamanan, mutu, gizi, label, dan iklan sesuai dengan peraturan yang berlaku.” Kemajuan teknologi, terutama e-commerce dan social commerce, telah mendorong banyak pelaku usaha rumah tangga untuk memproduksi dan menjual produk pangan olahan.  Kebiasaan…

OJK Cabut Izin Investree, Apa Saja yang Perlu Diperhatikan? “Penyelenggara P2P Lending harus memenuhi kewajiban memiliki ekuitas minimum yang tercantum dalam Pasal 50 POJK 10/2022.” Belum lama ini, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan keputusan untuk mencabut izin usaha PT Investree Radika Jaya (Investree). Investree adalah perusahaan fintech yang menawarkan layanan peer-to-peer lending (P2P…

Manulife Resmi Spin-Off Unit Usaha Syariah, Simak Ketentuannya! “Jika perusahaan belum melakukannya hingga batas waktu tersebut, OJK memiliki hak untuk mencabut izin pembentukan unit syariah.” Manulife Indonesia, perusahaan yang menyediakan layanan asuransi jiwa, kesehatan, investasi, dan korporasi di Indonesia, telah resmi melakukan spin-off unit usaha syariahnya. Langkah pemisahan ini diambil untuk mematuhi regulasi yang berlaku…

Mengapa PKPU Gagal? Belajar Dari Kasus Sritex Pailit “Setelah dinyatakan pailit, seluruh kekayaan perusahaan akan dikelola oleh kurator, yang bertanggung jawab untuk menyusun rencana pemenuhan utang dan mengorganisasi rapat dengan kreditur.” Raksasa tekstil Indonesia, PT Sri Rejeki Isman (Sritex), resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Kota Semarang pada 23 Oktober 2024. Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran,…

Holy Wings Asia Rencanakan IPO, Bagaimana Mekanismenya? “Agar dapat terdaftar sebagai perusahaan tercatat di BEI, perusahaan harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain memiliki minimal 30% komisaris independen, satu direktur independen, serta membentuk Komite Audit, unit audit internal, dan Sekretaris Perusahaan.” Holy Wings Group (HWG) dikabarkan berencana melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering…

Kini Social Enterprise Bisa Berbentuk PT, Apa Manfaatnya? “Dengan adanya peluncuran pencatatan social enterprise oleh pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan legitimasi dan visibilitas usaha ini, memudahkan akses kepada investor dan mitra strategis, serta memperkuat jaringan kolaborasi antar pelaku usaha.” Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI saat…