Posts Tagged ‘pkkpr’
Risiko Fatal Abaikan Izin KKPR Pembukaan Cabang Baru
“Jangan sampai uang sewa lahan hangus akibat izin ditolak OSS! Pahami aturan Izin KKPR Pembukaan Cabang berdasarkan PP 28/2025 sebelum mengeksekusi proyek Anda.” Pengembangan usaha dan pembukaan cabang sering kali tersendat karena persoalan tanah dan tata ruang. Banyak perusahaan sebenarnya sudah menyiapkan modal, menentukan lokasi, menyusun rencana bangunan, hingga menetapkan target operasional. Namun, semua itu…
Read MoreApa Itu PKKPR? Pahami Sebelum Izin Usaha Anda Ditolak
“Pelajari apa itu PKKPR, perbedaannya dengan KKKPR, serta kriteria perusahaan yang wajib memilikinya untuk memastikan kepatuhan tata ruang dalam sistem OSS.” Dalam proses perizinan berusaha di Indonesia, kesesuaian tata ruang menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha. Melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko, setiap kegiatan usaha pada prinsipnya harus selaras dengan…
Read MoreMasa Berlaku PKKPR Habis? Ini Solusi Cegah Lahan Mangkrak
“Proyek terhambat karena pembebasan lahan molor? Jangan sampai izin kedaluwarsa. Ketahui aturan masa berlaku pkkpr dan syarat perpanjangannya di sini.” Dokumen KKPR, yaitu persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan usaha, memiliki masa berlaku tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, tidak jarang pelaku usaha menghadapi berbagai kendala sehingga pemanfaatan ruang belum…
Read MoreIsu KKPR OSS Dihapus: Mitigasi Risiko bagi Jajaran Direksi
“Salah satu perubahan utama adalah penegasan dua skema penerbitan KKPR OSS, yaitu konfirmasi dan persetujuan.” Sejak adanya pembaruan sistem Online Single Submission (OSS) yang baru-baru ini diimplementasikan, beredar isu bahwa KKPR, yakni Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), telah dihapus dari mekanisme perizinan berusaha di Indonesia. Memang dalam pembaruan OSS terbaru, terdapat perubahan pada tampilan sistem…
Read MoreMasa Berlaku KKPR Habis? Ini Cara Perpanjangan Non-Elektronik
“Masa berlaku yang langsung berjalan sejak penerbitan, tanpa verifikasi kesiapan di lapangan, sering kali tidak sejalan dengan progres proyek.” KKPR atau Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan salah satu persyaratan dasar dalam perizinan berusaha berbasis risiko, yang memastikan bahwa rencana kegiatan usaha telah sesuai dengan tata ruang yang berlaku. Keberadaan KKPR menjadi penting sebab menjadi…
Read MorePKKPR Ditolak? 7 Strategi Amankan Legalitas & Akselerasi Bisnis
“Pengajuan PKKPR ditolak bisa menunda jadwal ekspansi bisnis Anda. Ketahui 7 penyebab utama dan solusi strategisnya berdasarkan PP 28/2025 di sini” Dalam proses perizinan berusaha, aspek kesesuaian pemanfaatan ruang merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan. Tidak sedikit pelaku usaha yang telah menyiapkan rencana kegiatan secara komprehensif, namun menghadapi kendala pada tahap awal akibat penolakan…
Read MorePKKPR Kondisi Tertentu dalam OSS RBA: Kapan dan Bagaimana Dapat Digunakan?
“Sebagaimana diatur dalam Pasal 27 PP 28/2025, Persetujuan KKPR dapat diterbitkan tanpa melalui tahapan penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kondisi tertentu atau yang disebut PKKPR kondisi tertentu.” Pasca berlakunya rezim perizinan berusaha berbasis risiko melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 28/2025), penyelenggaraan perizinan berusaha mengalami…
Read MoreRDTR Daerah Usaha Belum Tersedia? Ini Dampaknya terhadap Penerbitan PKKPR
RDTR Daerah Usaha Belum Tersedia? Ini Dampaknya terhadap Penerbitan PKKPR “Bagaimana jika RDTR daerah usaha belum tersedia? Terdapat kondisi tertentu yang memungkinkan PKKPR diterbitkan tanpa melalui penilaian dokumen secara penuh.” Pemilihan lokasi usaha merupakan langkah awal yang penting bagi pelaku usaha karena berkaitan langsung dengan kelancaran kegiatan usaha dan pemenuhan aspek perizinan. Lokasi yang tidak…
Read MoreKetentuan Baru Mengenai KKPR dalam PP 28/2025, Apa yang Perlu Diketahui Pelaku Usaha?
Ketentuan Baru Mengenai KKPR dalam PP 28/2025, Apa yang Perlu Diketahui Pelaku Usaha? “KKPR PP 28/2025 menetapkan bahwa konfirmasi KKPR berlaku untuk lokasi yang telah tercakup dalam RDTR terintegrasi dan diterbitkan secara otomatis oleh sistem OSS.” Berbicara soal legalitas usaha melalui sistem OSS, ada satu dokumen penting yang tidak bisa dilewatkan, yaitu Persetujuan Kesesuaian Kegiatan…
Read More