Catat! Begini Tata Cara untuk Mengurus SPP-IRT di OSS RBA
“Ada dua jenis izin yang menunjang untuk kegiatan peredaran pangan olahan, di antaranya izin edar BPOM dan SPP-IRT.” Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) adalah jaminan tertulis yang diberikan...
Ketentuan Label dalam Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (PIRT)
“PIRT juga harus menyediakan label dalam kemasannya.” Pangan olahan industri rumah tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi rumahan yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel, dengan masa simpan lebih...
Klaim yang Dituliskan dalam Label Pangan Olahan
“Penulisan klaim tidak bisa asal-asalan dan perlu memperhatikan regulasi yang ada.” Saat membeli suatu produk makanan, tentu kita tidak bisa asal pilih. Perlunya memilah dan memilih dalam makanan menjadi suatu...
Ketentuan Label dalam Kemasan Produk untuk Snack Impor
“Perlunya penyesuaian ketentuan pelabelan bahan pada snack yang termasuk dalam kategori pangan olahan agar sesuai dengan standar BPOM.” Bagi para pelaku usaha yang bergerak di bidang kuliner, tentu tidak asing...
Simak! Berikut Kelebihan PT Perorangan bagi Kelangsungan Bisnis
“PT Perorangan didirikan oleh satu orang dan harus memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dan kecil.” Pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu 2/2022),...
Mau Buka Franchise Mixue? Jangan Lupa Urus Izin Usahanya!
“Salah satu dokumen izin usahanya adalah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).” Berbagai julukan jenaka dilontarkan pada Mixue, kedai es krim asal Tiongkok, yang tengah mengekspansi bisnis waralaba di Indonesia. Misalnya,...
Kewajiban Pengusaha terhadap Pemenuhan Hak Pekerja Penyandang Disabilitas
“Para pengusaha dilarang melakukan diskriminasi terhadap para pekerja.” Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan lainnya, termasuk dalam hal pekerjaan. Bahkan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU...
Hak Pekerja Penyandang Disabilitas yang Wajib Dipenuhi
“Baik pemerintah maupun perusahaan swasta, keduanya wajib menerima pekerja penyandang disabilitas dan memenuhi hak-haknya.” Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) memberi amanat...
