Posts by adminprolegal
Abai Lapor LKPM Bisa Berujung Sanksi, Ini Dampaknya bagi Pelaku Usaha!
Abai Lapor LKPM Bisa Berujung Sanksi, Ini Dampaknya bagi Pelaku Usaha! “Abai lapor LKPM bisa berujung sanksi dan berdampak langsung pada keberlangsungan operasional pelaku usaha.” Menjelang penutupan periode pelaporan LKPM Triwulan IV/Semester I Tahun 2025 yang jatuh pada 15 Januari 2025, pelaku usaha kembali diingatkan akan pentingnya memenuhi kewajiban pelaporan secara tepat waktu. Bagi sebagian…
Read MoreMenjelang Batas Akhir LKPM, Ini yang Perlu Diperhatikan!
Menjelang Batas Akhir LKPM, Ini yang Perlu Diperhatikan! “Pasal 290 Perka BKPM 5/2025 mengatur bahwa sistem OSS akan melakukan penilaian kepatuhan pelaku usaha berdasarkan hasil verifikasi LKPM.” Batas akhir Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) atau tenggat waktu pelaporan LKPM, yakni batas waktu penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal melalui sistem OSS, mengalami perpanjangan dengan diterbitkannya Peraturan…
Read MoreMempersiapkan Laporan LKPM Q4 dan Semester II 2025, Jangan Sampai Hal Ini Terlewat!
Mempersiapkan Laporan LKPM Q4 / Semester II 2025, Jangan Sampai Hal Ini Terlewat! “Mempersiapkan laporan LKPM Q4 dengan memperhatikan nilai investasi, harus mencerminkan realisasi aktual, baik yang bersumber dari modal sendiri, pinjaman dalam negeri, maupun sumber pembiayaan lainnya.” Memasuki tahun baru, terdapat satu hal penting yang tidak boleh luput dari perhatian perusahaan, yaitu pelaporan LKPM…
Read MorePermenkum 49/2025 Resmi Berlaku, Ini Poin Poin Penting yang Perlu Diketahui Pelaku Usaha
Permenkum 49/2025 Resmi Berlaku, Ini Poin Poin Penting yang Perlu Diketahui Pelaku Usaha “Permenkum 49/2025 resmi berlaku menggantikan Permenkumham 21/2021 yang sebelumnya menjadi dasar pengaturan pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan terbatas.” Pada 11 Desember 2025, Kementerian Hukum (Kemenkum) secara resmi menerbitkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan,…
Read MoreJangan Salah Pilih KBLI, Ini Perbedaan KBLI 2025 dan KBLI Lama Berdasarkan Peraturan BPS 7/2025
Jangan Salah Pilih KBLI, Ini Perbedaan KBLI 2025 dan KBLI Lama Berdasarkan Peraturan BPS 7/2025 “Contoh perbedaan KBLI 2025 dan KBLI lama, dalam sektor lingkungan dan energi, KBLI 2025 memisahkan aktivitas penangkapan karbon dan penyimpanan karbon ke dalam kode yang berbeda.” Pemberlakuan KBLI 2025 melalui Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 7 Tahun 2025 tentang…
Read MoreKBLI 2025 Berlaku, Ini Dampaknya bagi Legalitas dan Kegiatan Usaha Perusahaan
KBLI 2025 Berlaku, Ini Dampaknya bagi Legalitas dan Kegiatan Usaha Perusahaan “KBLI 2025 berlaku, yang mana nanti KBLI tidak lagi didasarkan pada sarana digital yang digunakan, melainkan pada substansi kegiatan usaha dan jenis layanan yang menjadi objek intermediasi tersebut.” Setelah melalui proses panjang, pada Kamis (18/12/25) Badan Pusat Statistik secara resmi menerbitkan Peraturan Badan Pusat…
Read MoreIkut Tender? Pastikan Semua Syarat Tender yang Diperlukan Sudah Lengkap dan Tersedia
Ikut Tender? Pastikan Semua Syarat Tender yang Diperlukan Sudah Lengkap dan Tersedia “Selain syarat tender yang diperlukan, sebagai informasi seluruh proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dilaksanakan secara terintegrasi melalui INAPROC yang dikelola oleh LKPP.” Pada dasarnya, setiap perusahaan didirikan untuk memperoleh keuntungan dan menjaga keberlanjutan usaha. Salah satu cara utama bagi perusahaan untuk berkembang…
Read MoreRDTR Daerah Usaha Belum Tersedia? Ini Dampaknya terhadap Penerbitan PKKPR
RDTR Daerah Usaha Belum Tersedia? Ini Dampaknya terhadap Penerbitan PKKPR “Bagaimana jika RDTR daerah usaha belum tersedia? Terdapat kondisi tertentu yang memungkinkan PKKPR diterbitkan tanpa melalui penilaian dokumen secara penuh.” Pemilihan lokasi usaha merupakan langkah awal yang penting bagi pelaku usaha karena berkaitan langsung dengan kelancaran kegiatan usaha dan pemenuhan aspek perizinan. Lokasi yang tidak…
Read MorePembaruan Klasifikasi Usaha KBLI 2025, Apa yang Perlu Dicermati Pelaku Usaha?
Pembaruan Klasifikasi Usaha KBLI 2025, Apa yang Perlu Dicermati Pelaku Usaha? “Pembaruan klasifikasi usaha KBLI 2025 memungkinkan pelaku usaha memilih KBLI yang paling sesuai dengan kegiatan aktualnya, sehingga penetapan tingkat risiko dan persyaratan perizinan menjadi lebih presisi.” Kamis (18/12/25) lalu Badan Pusat Statistik (BPS) secara resmi mengesahkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025…
Read MorePerlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas dalam Kerja Sama Bisnis
Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas dalam Kerja Sama Bisnis “Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dalam konteks ini mencakup upaya menjaga keseimbangan kewenangan dan suara strategis mereka melalui instrumen seperti Shareholders Agreement (SHA).” Dalam praktik kerja sama bisnis, seseorang kerap diajak bergabung bukan semata karena kemampuan finansial, melainkan karena keahlian, jejaring, dan perannya dalam menjalankan…
Read More