Laporan Tahunan RUPS Pasca Permenkum 49/2025, Ini Prosedur dan Risiko Jika Tidak Lapor RUPS!
“Dengan diberlakukannya Permenkum 49/2025, kewajiban ini tidak hanya berakhir pada persetujuan RUPS, tetapi juga harus dilaporkan kepada negara melalui mekanisme administratif yang ditentukan, lantas apa risiko jika tidak lapor RUPS?”...
Penyesuaian Laporan Tahunan RUPS Setelah Terbitnya Permenkum 49/2025
“Laporan RUPS Permenkumham 49/2025 mengatur sanksi bagi Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan atau melewati batas waktu, mulai dari teguran tertulis, penghentian hak akses SABH, hingga pencabutan status badan hukum.”...
Apakah Ketentuan Investasi Berubah Setelah KBLI 2025 Terbit? Apa yang Perlu Pelaku Usaha Siapkan?
“Pemecahan klasifikasi, seperti pembangkitan tenaga listrik berdasarkan sumber energi dan pembedaan pengelolaan kawasan industri, KEK, serta gudang, mendorong ketentuan investasi berubah setelah KBLI 2025 terbit.” Belum lama ini, pemerintah resmi...
Izin “Otomatis” di OSS-RBA? Memahami Konsep Fiktif Positif dalam OSS
“Kondisi ini menunjukkan bahwa status fiktif positif dalam OSS tidak serta-merta menutup ruang koreksi, melainkan hanya memastikan bahwa permohonan tidak tertahan secara administratif.” Sejak diterbitkannya peraturan perizinan berusaha terbaru dalam...
Bingung Menentukan Persetujuan Lingkungan? Ini Panduan Sesuai Aturan Terbaru
“Melalui penapisan lingkungan di Amdalnet yang terintegrasi dengan OSS, pelaku usaha menentukan jenis persetujuan lingkungan sesuai tingkat risiko usahanya.” Dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang terus berkembang, Persetujuan Lingkungan...
Ketahui Peran Verifikasi RDTR dalam Proses Penerbitan NIB
“Salah satu subtahapan utama persyaratan dasar tersebut adalah KKPR, baik di darat maupun di laut, yang dilengkapi dengan Persetujuan Lingkungan sesuai tingkat risiko usaha.” Pelaku usaha pada umumnya telah mengenal...
LKPM Bisa Dikembalikan Kalau Detail LKPM Ini Kelewat!
“Salah satu detail LKPM yang paling sering luput diperhatikan adalah keterkaitan antara data tenaga kerja dan realisasi modal kerja.” Bagi banyak pelaku usaha, penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sering...
Perbedaan Konsekuensi Telat Lapor dan Tidak Lapor LKPM
“Pasal 376 ayat (1) Perka BKPM 5/2025 secara tegas mengatur bahwa telat lapor dan tidak lapor LKPM dapat berujung pada pencabutan kegiatan usaha berupa pencabutan Perizinan Berusaha (PB).” Tidak bosan...
