Penyesuaian KBLI 2025

Wajib Tau! Kewajiban dan Batas Waktu Penyesuaian KBLI 2025

“Berdasarkan Pasal 5, penyesuaian KBLI 2025 wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan tersebut diundangkan.” Awal tahun 2025, pemerintah melalui Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025...
Peran Laporan Keuangan

Peran Laporan Keuangan dalam Kepatuhan dan Pengambilan Keputusan Bisnis

“Salah satu peran laporan keuangan yaitu sebagai lembar pertanggungjawaban, melalui PP 43/2025, perusahaan diwajibkan menyampaikan laporan keuangan kepada Kementerian Keuangan.” Dalam menjalankan usaha, pelaku bisnis tidak hanya dituntut untuk mengejar...
TDPSE dan SIUPMSE

Kapan Izin TDPSE dan SIUPMSE Harus Dimiliki oleh Pelaku Usaha?

“Sanksi atas pelanggaran kewajiban izin TDPSE dan SIUPMSE, mulai dari teguran tertulis hingga pemutusan akses (blocking) terhadap sistem elektronik.” Website dan aplikasi kini telah menjadi bagian yang lumrah dalam kegiatan...
tips menentukan KBLI 2025

Wajib Tau! Ini Tips Praktis Menentukan KBLI 2025 di OSS RBA

“Melalui Peraturan BPS 7/2025, pemerintah resmi mencabut KBLI 2020 dan menetapkan KBLI 2025 sebagai acuan baru, ini tips menentukan KBLI 2025” Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) merupakan fondasi penting...
Risiko Jika Tidak Lapor RUPS

Laporan Tahunan RUPS Pasca Permenkum 49/2025, Ini Prosedur dan Risiko Jika Tidak Lapor RUPS!

“Dengan diberlakukannya Permenkum 49/2025, kewajiban ini tidak hanya berakhir pada persetujuan RUPS, tetapi juga harus dilaporkan kepada negara melalui mekanisme administratif yang ditentukan, lantas apa risiko jika tidak lapor RUPS?”...
Laporan RUPS Permenkumham 49/2025

Penyesuaian Laporan Tahunan RUPS Setelah Terbitnya Permenkum 49/2025

“Laporan RUPS Permenkumham 49/2025 mengatur sanksi bagi Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan atau melewati batas waktu, mulai dari teguran tertulis, penghentian hak akses SABH, hingga pencabutan status badan hukum.”...
Ketentuan Investasi Berubah Setelah KBLI 2025

Apakah Ketentuan Investasi Berubah Setelah KBLI 2025 Terbit? Apa yang Perlu Pelaku Usaha Siapkan?

“Pemecahan klasifikasi, seperti pembangkitan tenaga listrik berdasarkan sumber energi dan pembedaan pengelolaan kawasan industri, KEK, serta gudang, mendorong ketentuan investasi berubah setelah KBLI 2025 terbit.” Belum lama ini, pemerintah resmi...
Positif dalam OSS

Izin “Otomatis” di OSS-RBA? Memahami Konsep Fiktif Positif dalam OSS

“Kondisi ini menunjukkan bahwa status fiktif positif dalam OSS tidak serta-merta menutup ruang koreksi, melainkan hanya memastikan bahwa permohonan tidak tertahan secara administratif.” Sejak diterbitkannya peraturan perizinan berusaha terbaru dalam...
Persetujuan Lingkungan

Bingung Menentukan Persetujuan Lingkungan? Ini Panduan Sesuai Aturan Terbaru

“Melalui penapisan lingkungan di Amdalnet yang terintegrasi dengan OSS, pelaku usaha menentukan jenis persetujuan lingkungan sesuai tingkat risiko usahanya.” Dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang terus berkembang, Persetujuan Lingkungan...
Verifikasi RDTR dalam Proses Penerbitan NIB

Ketahui Peran Verifikasi RDTR dalam Proses Penerbitan NIB

“Salah satu subtahapan utama persyaratan dasar tersebut adalah KKPR, baik di darat maupun di laut, yang dilengkapi dengan Persetujuan Lingkungan sesuai tingkat risiko usaha.” Pelaku usaha pada umumnya telah mengenal...

REKOMENDASI

syarat pengajuan TDG OSS

Awas Logistik Lumpuh! Syarat Pengajuan TDG OSS 

SIUPMSE Marketplace

Wajib SIUPMSE? Ini Bedanya untuk Website Sendiri vs Marketplace

Izin SIUJPT

Aturan Baru 2026: Kriteria Perusahaan Wajib Izin SIUJPT 

SPPL dan K3L  

SPPL dan K3L: Kenali Bedanya Sebelum Urus Izin Usaha 

Siapa Wajib Mengurus TDG 

Pemilik vs Penyewa: Siapa Wajib Mengurus TDG? 

KATEGORI ARTIKEL

Perizinan Berusaha

Perizinan Lingkungan

Perubahan dan Pengembangan Bisnis

Laporan Perusahaan

Legal Check Up