Mempersiapkan Laporan LKPM Q4 dan Semester II 2025, Jangan Sampai Hal Ini Terlewat!
Mempersiapkan Laporan LKPM Q4 / Semester II 2025, Jangan Sampai Hal Ini Terlewat! “Mempersiapkan laporan LKPM Q4 dengan memperhatikan nilai investasi, harus mencerminkan realisasi aktual, baik yang bersumber dari modal...
Permenkum 49/2025 Resmi Berlaku, Ini Poin Poin Penting yang Perlu Diketahui Pelaku Usaha
Permenkum 49/2025 Resmi Berlaku, Ini Poin Poin Penting yang Perlu Diketahui Pelaku Usaha “Permenkum 49/2025 resmi berlaku menggantikan Permenkumham 21/2021 yang sebelumnya menjadi dasar pengaturan pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan...
Ikut Tender? Pastikan Semua Syarat Tender yang Diperlukan Sudah Lengkap dan Tersedia
Ikut Tender? Pastikan Semua Syarat Tender yang Diperlukan Sudah Lengkap dan Tersedia “Selain syarat tender yang diperlukan, sebagai informasi seluruh proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dilaksanakan secara terintegrasi melalui...
RDTR Daerah Usaha Belum Tersedia? Ini Dampaknya terhadap Penerbitan PKKPR
RDTR Daerah Usaha Belum Tersedia? Ini Dampaknya terhadap Penerbitan PKKPR “Bagaimana jika RDTR daerah usaha belum tersedia? Terdapat kondisi tertentu yang memungkinkan PKKPR diterbitkan tanpa melalui penilaian dokumen secara penuh.”...
Pembaruan Klasifikasi Usaha KBLI 2025, Apa yang Perlu Dicermati Pelaku Usaha?
Pembaruan Klasifikasi Usaha KBLI 2025, Apa yang Perlu Dicermati Pelaku Usaha? “Pembaruan klasifikasi usaha KBLI 2025 memungkinkan pelaku usaha memilih KBLI yang paling sesuai dengan kegiatan aktualnya, sehingga penetapan tingkat...
Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas dalam Kerja Sama Bisnis
Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas dalam Kerja Sama Bisnis “Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dalam konteks ini mencakup upaya menjaga keseimbangan kewenangan dan suara strategis mereka melalui instrumen seperti...
Peran RUPS Pertama dalam Pengambilalihan Tindakan Pra Pendirian Perseroan
Peran RUPS Pertama dalam Pengambilalihan Tindakan Pra Pendirian Perseroan “Peran RUPS pertama dalam pendirian perseroan, saat pengambilalihan perbuatan hukum pra pendirian tidak cukup dinyatakan secara umum, melainkan harus dirumuskan secara...
Kapan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi Menjadi Kewajiban Perusahaan?
Kapan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi Menjadi Kewajiban Perusahaan? “Meskipun dalam PP 28/2025 sebagai perubahan atas PP 5/2021 kewajiban tersebut tidak lagi dirumuskan secara eksplisit dalam ketentuan persyaratan, keberlakuannya tetap...
