KBLI 43400 Jasa Intermediasi Konstruksi

KBLI 43400 Jasa Intermediasi Konstruksi Khusus: KBLI Baru Hasil Pemecahan dari KBLI 63122

“Pelaku usaha yang sebelumnya menggunakan KBLI 63122 dan menjalankan kegiatan intermediasi di sektor konstruksi perlu melakukan penyesuaian klasifikasi usahanya, yaitu KBLI 43400 Jasa Intermediasi Konstruksi Khusus” Perkembangan teknologi digital menghadirkan...
Jasa Maklon Tak Lagi Dikategorikan sebagai Pedagang

Update KBLI 2025: Pengguna Jasa Maklon Tak Lagi Dikategorikan sebagai Pedagang

“Dampak jasa maklon tak lagi dikategorikan sebagai pedagang, mencakup kewajiban pelaporan melalui sistem industri seperti SIINas, pemenuhan Sertifikat Standar industri, serta kewajiban administratif lainnya.” Sebagaimana diketahui, pada akhir 2025 pemerintah...
Alasan PBG dan SLF Penting

Hati-Hati Kena Audit! Ini Alasan PBG dan SLF Penting bagi Pelaku Usaha

“Alasan PBG dan SLF penting dan berkaitan karena SLF hanya dapat diterbitkan apabila PBG telah dimiliki, pelanggaran kewajiban SLF juga berimplikasi langsung terhadap keabsahan PBG.” Awal tahun 2026, Pemerintah Provinsi...
KBLI 63122 untuk Sektor Intermediasi Akomodasi

Reklasifikasi KBLI 63122 untuk Sektor Intermediasi Akomodasi, Dampaknya bagi Platform seperti Gojek/Grab

“Dengan berlakunya reklasifikasi KBLI 63122 untuk sektor intermediasi akomodasi, penggunaan KBLI lama yang tidak lagi sesuai menjadi tidak relevan secara hukum dan administratif.” Sejak dipelopori oleh Gojek di Indonesia, kehadiran...
KBLI E-Commerce

Pelaku Bisnis E-Commerce, Saatnya Menyesuaikan Kode KBLI E-Commerce Terbaru

“Dalam KBLI 2025, KBLI E-commerce yang dahulu status KBLI 63122 ditetapkan sebagai recoding/pindah kode dan dialihkan ke klasifikasi yang lebih spesifik, salah satunya KBLI 47901.” Masih sebagai dampak dari pemecahan...
KBLI 56400 Jasa Intermediasi Makan dan Minuman

KBLI 56400 Jasa Intermediasi Makan dan Minuman: Pemecahan Baru dari KBLI 63122

“KBLI 2025 berdampak pada perizinan pelaku usaha, salah satunya KBLI 63122 yang di hapus dan pecah menjadi beberapa seperti KBLI 56400 jasa intermediasi makan dan minuman.” Perubahan KBLI melalui terbitnya...
Data Beneficial Owner

Hati-Hati Menjadi Risiko! Pentingnya Akurasi Data Beneficial Owner dalam Perusahaan

“Ketidakakuratan dalam pengisian data beneficial owner, termasuk kesalahan dalam mengidentifikasi pihak, berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum dan administratif.” Pasca diterbitkannya sejumlah peraturan baru terkait pelaporan beneficial owner, transparansi kepemilikan dan pengendalian...
PKKPR Kondisi Tertentu

PKKPR Kondisi Tertentu dalam OSS RBA: Kapan dan Bagaimana Dapat Digunakan?

“Sebagaimana diatur dalam Pasal 27 PP 28/2025, Persetujuan KKPR dapat diterbitkan tanpa melalui tahapan penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kondisi tertentu atau yang disebut PKKPR kondisi tertentu.” Pasca...
Penyesuain KBLI 2025

Penyesuaian KBLI Pasca Pemecahan KBLI 63122 Bagi Platform Intermediasi Kesehatan

“Bagi pelaku usaha berbasis platform digital, penyesuaian KBLI termasuk penghapusan KBLI 63122 juga memperjelas batas peran antara penyedia teknologi dan penyelenggara layanan klinis.” Penerbitan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)...
KBLI 63122 Dipecah

KBLI 63122 Dipecah, Platform EduTech Masuk dalam Kewajiban Penyesuaian

“KBLI 63122 dipecah, pendekatan baru ini menegaskan bahwa platform digital tidak lagi dipandang semata sebagai penyedia teknologi atau portal, melainkan sebagai pelaku intermediasi dalam sektor-sektor usaha tertentu.” Sebagaimana telah dibahas...

REKOMENDASI

Sanksi Belum Lapor LKPM

Awas Cabut NIB! Sanksi Belum Lapor LKPM Kuartal 3 2026

Sertifikat Standar Terverifikasi

Awas Disanksi! Usaha Tanpa Sertifikat Standar OSS Terverifikasi 

Sertifikat Standar Menengah Rendah

NIB Belum Cukup! Begini Proses Sertifikat Standar Menengah Rendah di OSS

Syarat Daftar SIUPMSE

Awas Diblokir! Cek Syarat Daftar SIUPMSE

SIUJPT

Syarat Daftar SIUJPT di OSS: Panduan Lengkap Izin Usaha JPT

KATEGORI ARTIKEL

Perizinan Berusaha

Perizinan Lingkungan

Perubahan dan Pengembangan Bisnis

Laporan Perusahaan

Legal Check Up