Direksi PT Diubah Tanpa RUPS

Bisakah Direksi PT Diubah Tanpa RUPS? Simak Status Hukum dan Risikonya

“RUPS merupakan kegiatan yang wajib dilakukan PT sesuai periode yang telah ditentukan dan membahas aspek krusial. Lantas bisakah direksi PT diubah tanpa RUPS?” Dalam praktik pengelolaan Perseroan Terbatas (PT), perubahan...
Kerangka Baru Perancangan Proyek Investasi

Kerangka Baru Perancangan Proyek Investasi dalam Permeninveshil 5 Tahun 2025

“Kerangka baru perancangan proyek investasi berkaitan dengan struktur modal perusahaan, disiplin pergerakan modal, klasifikasi skala usaha berdasarkan modal dan hasil penjualan tahunan, dan masih banyak lagi” Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor...
rups tahunan

RUPST Lewat dari Batas Waktu Juni 2026, Apa Dampaknya bagi Perusahaan?

“Pasal 78 ayat (2) UU PT menegaskan bahwa RUPST wajib diselenggarakan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, lantas bagaimana jika RUPST lewat dari batas...
Perubahan KBLI 2025

Perubahan KBLI 2025 Sektor Pergudangan, Apa Saja yang Perlu Diketahui Pelaku Usaha?

“Dalam ketentuan perubahan KBLI 2025, kode KBLI di sektor pergudangan berubah dan dialihkan ke KBLI 52101.” Dalam sistem distribusi, gudang memiliki peran penting sebagai pusat penyimpanan, pengelolaan, dan pengendalian arus...
Penyesuaian KBLI

Apa Konsekuensinya Jika Pelaku Usaha Tidak Melakukan Penyesuaian KBLI 2025?

“Secara tegas, kewajiban penyesuaian KBLI diatur dalam Pasal 5 Peraturan BPS 7/2025 yang menetapkan bahwa penyesuaian terhadap KBLI 2025 wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan tersebut diundangkan.”...
Dampak Jika Tidak atau Telat Lapor LKPM

Siapkah Perusahaan Anda untuk LKPM Q1 2026? Ini Dampak Jika Tidak atau Telat Lapor LKPM

“Pelaku usaha wajib menyampaikan laporan yang mencakup realisasi penanaman modal, tenaga kerja, produksi termasuk nilai ekspor, dan kewajiban lainnya, lantas apa dampak jika tidak atau telat lapor LKPM?” Memasuki periode...
aspek pelaporan yang wajib dalam SIINas

Apa Saja Aspek Pelaporan yang Wajib Disampaikan dalam SIINas?

“Sebagaimana diatur dalam Pasal 52 dan Pasal 53, pemerintah berwenang menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang tidak memenuhi aspek pelaporan yang wajib dalam SIINas.” Pelaporan melalui Sistem Informasi Industri Nasional...
Pelaporan LKPM dan SIINas Q1

Persiapan Pelaporan LKPM dan SIINas Q1 2026, Apa yang Harus Diantisipasi Pelaku Usaha?

“Pelaporan LKPM dan SIINas Q1 2026 sebentar lagi, pelaku usaha wajib memperhatikan apa saja yang dilaporkan agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.” Memasuki akhir Triwulan I tahun 2026, pelaku...
KBLI E-Commerce

Update KBLI E-Commerce 2026, Apa yang Wajib Diketahui Pelaku Usaha?

“Kewajiban KBLI E-Commerce mencakup tata kelola informasi barang/jasa, identitas pelaku usaha, mekanisme pembayaran, serta tata cara penyerahan barang.” Sebagaimana diketahui, pemerintah belum lama ini melakukan pembaruan terhadap Klasifikasi Baku Lapangan...
modal disetor bagi PT PMA

Memahami Ketentuan Modal Disetor Terbaru bagi PT PMA

“Pasca Peraturan BKPM 5/2025 terdapat ketentuan baru modal disetor bagi PT PMA, agar bisnis dapat berjalan lancar, berapakah nominal modal disetor bagi PT PMA?” Perubahan aturan di bidang penanaman modal...

REKOMENDASI

syarat pengajuan TDG OSS

Awas Logistik Lumpuh! Syarat Pengajuan TDG OSS 

SIUPMSE Marketplace

Wajib SIUPMSE? Ini Bedanya untuk Website Sendiri vs Marketplace

Izin SIUJPT

Aturan Baru 2026: Kriteria Perusahaan Wajib Izin SIUJPT 

SPPL dan K3L  

SPPL dan K3L: Kenali Bedanya Sebelum Urus Izin Usaha 

Siapa Wajib Mengurus TDG 

Pemilik vs Penyewa: Siapa Wajib Mengurus TDG? 

KATEGORI ARTIKEL

Perizinan Berusaha

Perizinan Lingkungan

Perubahan dan Pengembangan Bisnis

Laporan Perusahaan

Legal Check Up